BANTENRAYA.COM – Polemik aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih tak kunjung tuntas.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkot Serang menyerahkan penyelesaian polemik aset kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebab, seluruh proses harus taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Kota Serang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, polemik aset Kabupaten Serang maupun Pemkot Serang harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, karena baik Kabupaten Serang maupun Pemkot Serang mempunyai argumentasi masing-masing, namun demikian rapat terakhir yang difasilitasi oleh Kemendagri, pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
“Nanti kebijakannya seperti apa,” ujar Nanang, kepada wartawan, usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin 1 Juni 2026.
Terkait kalimat, anak jangan sampai durhaka terhadap ibunya. Ia balik merespon dengan kalimat sindiran yang menohok.
BACA JUGA : Sekda Kota Serang Nanang Saefudin Perintahkan OPD Lakukan Lelang Dini
“Iya kembali lagi ibunya juga berdosa tidak memberikan nutrisi susu yang baik terhadap anaknya,” ucap dia.
Nanang menegaskan, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa seluruh aset yang ada di Kota Serang sepenuhnya harus diserahkan kepada Pemkot Serang.
“Ya sebenarnya sudah jelas ya and clear ya, bahwa kata sebagian itu dimaknai asas domisili seluruh aset yang ada di Kota Serang. Seluruh aset yang ada di wilayah Kota Serang, itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemkot Serang,” tegasnya.
Menurut Nanang, keterlibatan pemerintah pusat dalam kisruh aset ini adalah untuk pengambilan kebijakan agar tidak terus berkepanjangan.
“Ya tentu akan dikaji oleh beberapa instansi ada Kemendagri, ada dewan pertimbangan otonomi daerah nanti terakhir di sana. Karena kalau tidak ada pemutus ini nanti akan berlarut-larut seperti ini,” terang Nanang.
Disinggung mengenai penyerahan aset yang hingga kini tak kunjung tuntas, ia mengarahkan wartawan agar menanyakan langsung kepada Pemkab Serang.
“Ya tanyakan kepada Kabupaten Serang kenapa sampai berlarut-larut sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemkot Serang,” kata dia.
Nanang pun mendorong Pemkab Serang untuk segera membangun Pendopo Kabupaten Serang, karena dalam undang-undang sudah jelas tertuang bahwa ibu kota Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas.
“Kami berharap Kabupaten Serang segera membangun pendoponya. Karena kalau di dalam undang-undang sudah jelas bahwa ibu kota kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas, bukan di Kecamatan Serang,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa Kabupaten Serang pun memiliki hambatan dalam pembangunan infrastruktur, akan tetapi sebagian sudah berdiri kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Serang.
“Akan tetapi sebagian saya lihat di pinggir jalan tol sudah banyak (kantor OPD),” ucap Nanang.
Kata Nanang, idealnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang keluar kantor Pemkab Serang langsung disapa oleh masyarakatnya.
“Kalau kita keluar kantor sudah disapa oleh masyarakat,” katanya. (***)





