BANTENRAYA.COM – Jabatan Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Pandeglang, menuai sorotan publik, dan korban kecelakaan.
Pasalnya, Ahmad Mursidi sudah ditetapkan tersangka pasca mobil yang dikemudikannya menabrak satu orang siswa SDN Sukaratu 5, dan satu orang pedagang hingga meninggal dunia.
Meski sudah menjadi tersangka kasus kecelakaan maut, Ahmad Mursidi masih mendapatkan jabatan yang dinilai publik cukup strategis di lingkungan Pemkab Pandeglang.
Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2020, pemerintah daerah dapat melakukan pemberhentian sementara kepada Ahmad Mursidi sampai putusan pengadilan.
“Dalam aturan, pimpinan daerah boleh mengajukan pemberhentian sementara atau dibebas tugaskan sementara agar beliau (Mursidi), bisa fokus terhadap maslaah hukum dan fokus pada kesehatannya,” kata Farid, Senin, 1 Juni 2026.
BACA JUGA: Terlibat Kecelakaan Maut, Kepala DPMPTSP Pandeglang Dicopot
Menurutnya, apabila ASN ditahan karena tindak pidana tertentu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memberhentikan sementara non-aktif dari jabatannya hingga vonis dijatuhkan.
“Berdasarkan asas praduga tak bersalah, status tersangka tidak menghapus hak kepegawaian, sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” ujarnya.
Kata Farid, dalam peraturan, Aparatur Sipil Negara atau ASN berstatus tersangka, boleh dimutasi, baik dalam lingkup satu instansi maupun antar instansi.
“Pemindahan dilakukan untuk kepentingan dinas, memudahkan pemeriksaan, atau memastikan netralitas selama proses hukum berjalan,” ujarnya.***





