BANTENRAYA.COM – Masyarakat pesisir, nelayan, petani tambak, petani sawah, dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Banten (KRB) telah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada pekan kemarin.
Kedatangannya tersebut untuk menyampaikan keprihatinan karena semakin masifnya kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup di pesisir utara Banten.
Anggota KBR, Iqbal Riyadhi mengatakan, terdapat berbagai aktivitas pembangunan di pesisir utara Banten yang telah menyebabkan reklamasi penimbunan pesisir, pengurugan sungai dan saluran air.
Koalisi Rakyat Banten: Ada Kerusakan Lingkungan
“Ada kerusakan mangrove dan kawasan lindung, penyempitan akses nelayan hingga hilangnya lahan produktif masyarakat,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Pihaknya juga menyoroti berbagai persoalan yang berkembang seperti proyek kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan proyek lain disepanjang pesisir utara Banten.
“Proyek itu memunculkan konflik pertanahan, perubahan tata ruang titipan, serta penguasaan ruang pesisir yang mengancam ruang hidup masyarakat setempat,” katanya.
Iqbal menuturkan, kerusakan lingkungan diperparah oleh kebijakan tata ruang yang minim partisipasi publik, tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan cenderung mengakomodasi kepentingan korporasi besar.
BACA JUGA: PT ASDP Merak Lakukan Uji Coba Sistem One Gate Penerapan Satu Pintu
“Hingga hari ini kasus-kasus yang terjadi seperti reklamasi bermasalah, pengurugan sungai,pembabatan hutan mangrove, perusakan kawasan lindung dan pencemaran lingkungan belum menunjukkan penegakan hukum lingkungan yang tegas dan transparan,” jelasnya.
Pihaknya mendesak KLH untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh di pesisir utara Banten dan mengevaluasi AMDAL hingga kesesuaian tata ruang.
“Kami mendesak KLH untuk mengusut dugaan pelanggaran lingkungan hidup, menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan dan menindak tegas pelaku pelanggaran lingkungan baik secara administratif maupun pidana,” paparnya.
Ia menjelaskan, negara tidak boleh membiarkan tata ruang dan pembangunan menjadi alat legitimasi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir.
BACA JUGA: Bangun Keluarga Harmonis, BK UNTIRTA Gelar Pengabdian Masyarakat di TBM Titik Literasi
“Persoalan-persoalan kerusakan lingkungan dan lain-lain ini belum ada penegakan hukumnya. Karena memang sejak dari dulu wilayah Utara itu adalah wilayah pertanian dan perikanan,” tuturnya.
Ia menilai pemerintah belum memahami pesisir utara secara epistemologis dan ontologisnya sehingga kebijakan yang dikeluarkan anti pesisir dan sifatnya untuk kebutuhan industri.
“Yang harus dikembangkan itu sumber daya alam pertanian dan perikanannya. Bukan lagi memberikan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai minapolitan,” ujarnya.
Iqbal mengatakan, di Serang Utara sendiri sudah ada dua perusahaan yang akan mengembangkan kawasan industri dan sudah menguasai lahan seluas 1.755 hektare.
“Sudah ada dua perusahaan yang sudah dikeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) secara diam-diam dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini masih banyak calo-calo tanah yang berkeliaran di kawasan pesisi utara Banten untuk melakukan pembebasan lahan.
“Mereka melakukan pembebasan tanpa mengindahkan prosedur yang jelas, dulu para mafia-mafia ini mengatasnamakan PSN. Sekarang PKKPR-nya sudah kadaluarsa, harusnya itu sudah dicabut,” jelasnya. ***





