BANTENRAYA.COM — Realisasi serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada semester pertama tahun 2026 masih berada di bawah target yang direncanakan. Pasalnya, hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 28 persen.
Rendahnya serapan anggaran tersebut pun mulai menjadi sorotan lantaran dinilai dapat berdampak terhadap percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran yakni adanya proses evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BACA JUGA: Tak Ada Ampun! Kembali Langgar Jam Operasional, 4 Truk Pasir di Pandeglang Ditintak
Deden Soal Serapan Anggaran Pemprov Banten Masih Rendah
Menurut Deden, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
Namun di sisi lain, proses evaluasi itu berdampak terhadap keterlambatan pengajuan kegiatan hingga pelaksanaan proses lelang proyek di sejumlah OPD.
“Memang serapan anggaran kita sekarang ini masih di bawah target yang direncanakan. Ada beberapa penyebab, yang pertama karena memang sekarang kita sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga ini mempengaruhi OPD untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan. Bahkan untuk lelang juga kan baru beberapa,” ujar Deden kepada wartawan, Senin (25/5/2026).
BACA JUGA: Siapkan Tenaga Bidan Profesional, 25 Mahasiswi Prodi D3 Kebidanan IASI Jalani Capping Day
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menjalankan program tanpa melalui proses penyesuaian dan pemetaan yang matang. Sebab, kata dia, Pemprov Banten ingin memastikan penggunaan anggaran benar-benar efektif dan memberikan dampak terhadap masyarakat.
Deden juga menyampaikan, keterlambatan serapan anggaran tidak serta merta menunjukkan rendahnya progres pekerjaan di lapangan. Ia menegaskan, dalam pelaksanaan proyek pemerintah terdapat perbedaan antara capaian fisik pekerjaan dengan pencairan anggaran.
Deden mencontohkan, sejumlah proyek pembangunan fisik di Banten baru dilakukan pembayaran setelah progres pekerjaan selesai atau memasuki tahap tertentu. Akibatnya, laporan serapan anggaran terlihat rendah meski pekerjaan fisik sebenarnya sudah berjalan.
BACA JUGA: Siapkan Tenaga Bidan Profesional, 25 Mahasiswi Prodi D3 Kebidanan IASI Jalani Capping Day
“Kalau kita kan menghitungnya jangan hanya pada penyerapan anggaran. Karena komposisi pekerjaan pemerintah itu ada capaian anggaran, ada capaian kinerja. Bisa jadi kalau sekarang dilihat dari anggaran kita baru, anggaplah 25 persen, karena memang pembayarannya kan kita belakangan atau nanti. Tapi kan capaiannya tetap sesuai dengan target,” katanya.
Kendati demikian, Deden memastikan jika pihaknya terus mendorong agar seluruh OPD dapat mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, termasuk proses administrasi dan lelang kegiatan.
“Terus kita dorong, agar program yang telah direncanakan itu bisa segera terealisasi,” tandasnya.
Sementara, senada dengan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, turut membenarkan bahwa realisasi serapan belanja daerah hingga saat ini masih berada di angka sekitar 28 persen.
Meski demikian, untuk realisasi pendapatan daerah disebut berada sedikit lebih tinggi dibanding serapan belanja.
“Kalau serapannya 28 persen, pendapatannya 30 persenan,” ujar Mahdani.
Saat ditanya terkait kendala yang dihadapi, Mahdani mengaku tidak mengetahui pasti. Sebab, pihaknya hanya bertugas untuk mengelola anggaran yang ada.
“Kalau kendala hari ini, sebenarnya yang sangat tahu kendala itu kan di Bapenda ya terkait pendapatan, kalau kami (BPKAD,-red) kan gak narik langsung (pendapatan,-red) hanya setoran saja ke kas daerah,” tandasnya. ***





