BANTENRAYA.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon menyoroti realisasi pendapatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2026.
Hingga Mei 2026, realisasi pendapatan Pemkot Cilegon disebut baru 27 persen, berdasarkan data pada 21 Mei 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menanggapi belum idealnya realisasi pendapatan tersebut.
“Komisi III DPRD Kota Cilegon yang membidangi keuangan, pendapatan dan aset, tentu data dari Bappeda ini sudah menjadi perhatian serius kami. Izin kami tanggapi satu per satu,” kata Rahmat kepada awak media pada Minggu, 24 Mei 2026.
Dikatakan Rahmat, realisasi pendapatan saat ini secara persentase memang terlihat belum ideal, jika dibandingkan dengan waktu yang sudah berjalan hampir lima bulan. Secara hitungan bulanan sederhana, idealnya sudah menyentuh angka di atas 35 persen.
BACA JUGA:APBD Banten 2027 Diprediksi Turun, Penyebabnya Karena Ini
“Namun, kami juga harus membaca realitas teknis di lapangan. Secara siklus, penerimaan daerah, terutama dari PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) atau pendapatan transfer dari pusat, seringkali baru mengalami akselerasi signifikan di semester kedua. Jadi, angka 27 persen ini adalah lampu kuning, belum lampu merah, tapi ini adalah sinyal peringatan atau early warning yang tidak boleh dianggap remeh,” ucapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini juga mengkhawatirkan terkait dengan komposisi pendapatan.
“Jika 27 persen ini dominan dari dana transfer rutin dan bukan dari murni PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang akseleratif, maka ini berpotensi mengganggu cash flow untuk program-program prioritas. Apalagi Cilegon sangat bergantung pada sektor industri dan jasa. Jika sektor ini mengalami perlambatan dan setoran pajak daerah tertunda, maka yang dikorbankan di ujung tahun adalah belanja modal lagi,” paparnya.
Jadi, kata Rahmat, potensi pendapatan memengaruhi program pembangunan jelas ada, terutama program yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat.
“Kami di Komisi III akan segera memanggil Bapedda dan BPKPAD untuk memastikan proyeksi ini,” ucapnya.
BACA JUGA:Budi Rustandi Berikan Bantuan dari Non APBD Bagi Korban Kebakaran
Ia juga menilai sempitnya ruang fiskal dan rendahnya belanja modal.
“Inilah persoalan laten yang selalu kami kritisi. Bappeda menyebut ruang fiskal sempit, dan saya setuju bahwa ini adalah paradoks APBD kita. Di satu sisi kita butuh infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain belanja modal masih rendah,” ucapnya.
Bagi Komisi III, lanjut Rahmat, sempitnya ruang fiskal ini disebabkan oleh struktur APBD yang belum sehat, di mana belanja operasi, khususnya belanja pegawai, masih terlalu mendominasi.
“Kami mencatat, realisasi belanja pegawai biasanya selalu lebih cepat dari belanja modal. Ini artinya, uang rakyat lebih banyak terserap untuk membiayai mesin birokrasi, bukan untuk pembangunan fisik atau stimulus ekonomi rakyat secara langsung,” terangnya.
Kata Rahmat, Pemkot Cilegon harus berani melakukan analisa ulang APBD dan jangan hanya menjadikan keterbatasan sebagai alasan.
BACA JUGA:Pemprov Banten Targetkan WTP pada LKPj APBD 2025, OPD Diminta Kooperatif
“Pertama, lakukan bedah postur belanja yang cerdas. Jangan memotong program prioritas, tapi kaji belanja operasional yang tidak esensial seperti perjalanan dinas yang tidak produktif, rapat-rapat di hotel, atau pengadaan ATK yang berlebihan. Kedua, perkuat multiplayer effect, belanja modal yang tersisa harus benar-benar difokuskan pada proyek padat karya dan pemberdayaan UMKM lokal. Jika anggaran terbatas, setiap rupiah yang keluar harus bisa berputar di masyarakat Cilegon,” katanya lagi.
“Jangan sampai proyek infrastruktur fisiknya kecil, tapi kontraktornya dari luar kota. Ketiga optimalisasi PAD secara agresif namun bijak. Kami mendorong Pemkot untuk tidak menaikkan pajak, tapi menutup kebocoran, masih banyak potensi pajak parkir, reklame, pajak hiburan, atau sektor jasa lainnya yang belum tergali maksimal,” tandasnya.
Wakil Rakyat yang telah belasan tahun duduk di parlemen ini mengatakan, intinya, Komisi III DPRD Kota Cilegon akan terus menjaga keseimbangan.
“Kami tidak ingin APBD hanya menjadi anggaran rutinitas, tapi harus menjadi anggaran rakyat yang produktif. Jika Bappeda mengakui ruang fiskal terbatas, maka kami di DPRD akan memperketat fungsi pengawasan agar tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran,” tutupnya.***





