BANTENRAYA.COM – Pengurus Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAB PSSI Pandeglang meminta Asprov PSSI Banten taat statuta dalam penentuan Ketua Umum ASKAB.
Permintaan ini disampaikan para pengurus juga masyarakat sepak bola di Pandeglang setelah muncul informasi adanya agenda fit and proper test calon Ketua Umum ASKAB PSSI kabupaten/kota pada Rabu 20 Mei 2026 di Kota Tangerang.
Seperti dikatakan Suhaedi, Sekretaris ASKAB PSSI Pandeglang demisioner, agenda fit and proper test sangat bangus dan penting untuk mengukur komitmen calon ketua umum dalam memajukan sepak bola daerah.
BACA JUGA: 95 Ribu Penumpang Pilih Naik Whoosh Selama Long Weekend, Mayoritas Rute Padalarang-Halim
“Sayangnya kami di Pandeglang dapat informasi agenda itu satu jam sebelum acara. Asprov PSSI Banten seolah menutup kesmepatan bagi kami mengusulkan calon ketua umum yang diharapkan. Idealnya Asprov PSSI Banten transparan dan akomodatif,” kata Suhaedi, Kamis 21 Mei 2026.
Dikatakan Suhaedi, ada aturan atau statuta PSSI yang mengatur mekanisme pennetua ketua umum ASKAB.
“Statuta ini menjadi pedoman dan terus disosialisasikan Asprov. Namun dalam praktiknya seperti dilanggar,” tegasnya.
Senada dengan Suhaedi, pendiri klub Badak Muda yang juga anggota Asprov PSSI Banten Ozi Fachruroji mengaku kurang mendapatkan informasi terkait agenda fit and proper test caketum ASKAB PSSI daerah.
“Informasinya sudah digelar fit and proper test. Sementara kami tidak tahu siapa yang mewakili Pandeglang,” kata Oji.
Oji menyatakan tidak mempersoalkan siapapun yang akan menakhodai PSSI Pandeglang. “Namun prosesnya harus jelas dan bersandar pada statuta PSSI. Tujuannya agar ketua umum dapat legitimasi dan tidak sekadar nama saja,” harapnya.
Sementara itu, diktuip Bantenraya.com dari statuta PSSI terkait mekanisme pemilihan ketua umum ASKAB PSSI disebutkan dalam Pasal 52 bahwa Struktur kepengurusan PSSI Kabupaten dan PSSI Kota terdiri dari:
a. Ketua PSSI Kabupaten atau Ketua PSSI Kota;
b. 1 (satu) Wakil Ketua PSSI Kabupaten dan PSSI Kota;
c. 1 (satu) Sekretaris PSSI Kabupaten dan PSSI Kota;
d. 1 (satu) Bendahara PSSI Kabupaten dan PSSI Kota;
e. Departemen-Departemen: Organisasi dan Asosiasi Anggota (Futsal, Pelatih, Sepak Bola Pantai dan Sepak Bola Wanita), Kompetisi, Wasit, Teknik dan Pengembangan, Sepak Bola Usia Muda, Administrator PSSI, yang masing- masing dipimpin oleh seorang Direktur, dan 1. Badan Yudisial Kabupaten dan Kota: Komite Disiplin dan Komite Banding.
Kemudian, Ketua PSSI Kabupaten dan Ketua PSSI Kota ditunjuk dan diangkat oleh Ketua PSSI Provinsi dengan mekanisme dan ersyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki usia minimal 28 (dua puluh delapan) tahun;
b. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam koridor sepak bola di wilayah Kabupaten atau Kota tersebut Berdomisili, yang dibuktikan dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk, di wilayah Kabupaterni atau Kota tersebut, dan d. Mendapatkan usulan dari setidaknya 1 (satu) anggota PSSI Kabupaten atau PSSI Kota yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota Kota tersebut melalui Panitia Seleksi Calon Ketua yang dibentuk oleh PSSI Provinsi
Panitia Seleksi Calon Ketua PSSI Kabupateni dan PSSI Kota melakukan verifikasi dan mengirimkan minimal 1 (satu) nama calon Ketua PSSI Kabupaten atau PSSI Kota kepada PSSI Provinsi
Panitia Saleksi Calon Ketua PSSI Kabupaten dan PSSI Kota terdin dari:
a. Unsur Pengurus PSSI Provinsi
b. Unsur Klub Anggota PSSI Kabupaten atau PSSI Kota:
c. Unsur Tokoh Masyarakat
Setelah ditunjuk dan diangkat, Ketua PSSI Kabupaten atau Ketua PSSI Kota memiliki wewenang untuk menyusun struktur kepengurusan PSSI Kabupaten atau PSSI Kota PSSI Katiupaten/Kota dapat menetapkan Bupati atau Walikota Kabupateni atau Kota tersebut sebagai Dewan Kehormatan Kabupaten atau Kota Ketentuan mengenai struktur kepengurusan PSSI Kabupaten dan PSSI Kota merujuk kepada ketentuan-ketentuan mengenai strudur kepengurusan PSSI Provinsi. ***





