BANTENRAYA.COM – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten Adi Dharma menemukan kasus dugaan penipuan dana nasabah senilai Rp4 miliar di Kota Cilegon.
Temuan penipuan berkedok bank tersebut diungkap saat dirinya mengisi acara rapat High Level Meeting Pleno Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Kota Cilegon, Rabu (6/5).
Adi menyatakan, pihaknya menemukan adanya koperasi yang menggunakan nama bank untuk melakukan modus di Kota Cilegon.
BACA JUGA: Bapenda Serang Maksimalkan Program Sanjung Dukung Door to Door Pajak
Artinya, dengan adanya kondisi temuan tersebut maka masyarakat harus sangat berhati-hati dalam menyimpan uang di salah satu Lembaga.
Di mana, warga harus mengecek Lembaga tersebut memiliki izin dari OJK atau Lembaga keuangan lainnya.
“Masyarakat harus hati-hati. Dipastikan melakukan pengecekan soal izin dari OJK dan Lembaga keuangan lainnya,” katanya.
Adi menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan temuan tersebut kepada Satuan Tugas Pemberantas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).
Di mana, di dalamnya ada semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kamis kami sudah bertemu dengan Satuan Tugas Pemberantas Keuangan Ilegal. Satgas Pasti itu anggotanya semua Forkopimda termasuk Jaksa, Polisi, Pemkot ada semua lengkap. Awalnya memang koperasi, nah koperasi ini bukan ada di kami pengawasannya itu di Kementerian Koperasi itu sebabnya kami tidak bisa sentuh. Jumlah kerugian kalo tidak salah mencapai Rp4 miliar sekian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRSCM) Muhammad Yoka Dhesturaka menjelaskan, koperasi kerap menggunakan nama BPRS untuk bisa melakukan modus penipuan. Dimana, dana nasabah yang sudah banyak malah tidak jelas pertanggungjawabannya.
“Kalo BPRS Sedanten itu menggunakan nama bank, sebenarnya dia entitas nya setahu saya izinnya koperasi. Cuma memang karena mereka menggunakan nama BPRS dan di Cilegon ini masih awam, sebenarnya BPRS itu banyak jadi generalisasi,” ujarnya.
Yoka mengungkapkan, masih ada pandangan masyarakat yang menilai BPRS tersebut adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BPRS CM, sehingga hal itu sangat merusak reputasi.
“Ini yang kemarin kita luruskan, kalo kita risiko reputasi, kalo materil tidak cuma mereka masyarakat ini di pasar menggeneralisasi. Sayangnya belum ada laporan secara resmi, Padahal kita saat ada laporan ke konter kami kami arahkan untuk dilaporkan saja,” pungkasnya. (Uri) ***





