BANTENRAYA.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, pada Senin, 4 Mei 2026.
Dalam aksinya mereka menyoroti ketimpangan pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai masih belum terselesaikan, termasuk Program Sekolah Gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, dianggap belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan di masyarakat.
Mereka menilai, hingga 2026 sektor pendidikan di Banten masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kesenjangan akses, rendahnya kualitas pembangunan manusia, hingga belum meratanya infrastruktur pendidikan.
Koordinator Komunitas Soedirman 30, Bento, mengatakan kondisi tersebut terlihat dari disparitas yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan wilayah selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Pendidikan di Provinsi Banten masih menghadapi persoalan serius berupa ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembangunan manusia, serta minimnya pemerataan infrastruktur pendidikan,” ujarnya saat ditemui usai aksi.
BACA JUGA: Guru, Karakter, dan Inklusivitas adalah Pondasi Pendidikan Bermutu
Bento menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak hanya berada di angka 69,24. Perbedaan ini dinilai menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum merata.
Selain itu, kata dia, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten masih berada di angka 9,56 tahun atau setara jenjang SMP. Di Kabupaten Pandeglang sendiri bahkan hanya mencapai 7,5 tahun, sementara di Kabupaten Lebak 6,78 tahun.
“Artinya apa? Masih ada masyarakat yang belum memenuhi standar wajib belajar sembilan tahun,” kata Bento.
Ia juga menyoroti terkait tren penurunan angka partisipasi sekolah yang terjadi di Provinsi Banten. Bento mengatakan, data BPS mencatat, angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun hanya mencapai 73,84 persen, sedangkan usia 19–23 tahun hanya 24,45 persen.
“Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kemungkinan peserta didik keluar dari sistem pendidikan,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengurus Baru Mathla’ul Anwar Tancap Gas di Hardiknas, Targetkan 3.000 Lembaga Pendidikan Naik Kelas
Lebih lanjut Bento menilai, Program Sekolah Gratis yang diluncurkan Pemprov Banten memang membantu dari sisi pembiayaan pendidikan, namun belum mampu menjawab persoalan yang lebih kompleks.
“Program ini belum menyentuh persoalan lain seperti biaya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, ketimpangan antarwilayah, serta tekanan ekonomi keluarga,” katanya.
Selain itu, Bento juga turut menyinggung terkait kesejahteraan para guru yang dinilai masih menjadi persoalan serius.
Ia menyebutkan, banyak guru honorer yang masih menghadapi pendapatan rendah dan ketidakpastian status kerja.
“Padahal kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik sekolah, tetapi juga oleh kualitas hidup tenaga pendidiknya,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga Rumah Tergerus Inflasi, Pemilik Disarankan untuk Take Over atau……..
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presidium Untirta Movement Community, Ridwan Nugroho, menegaskan pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan.
Ia menyampaikan, ada empat tuntutan utama yang dibawa dalam aksinya saat ini, yakni pemerataan pendidikan berkualitas, evaluasi Program Sekolah Gratis, pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan guru.
“Kami menuntut pemerintah mewujudkan pemerataan pendidikan, mengevaluasi program sekolah gratis, membangun infrastruktur yang berkeadilan, dan meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa langkah konkret, ketimpangan pendidikan di Banten akan terus berlanjut dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Negara tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung,” pungkasnya.***





