BANTENRAYA.COM – Wakil Gubernur atau Wagub Banten A Dimyati Natakusumah menginginkan pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan lebih sering, bahkan idealnya setiap tahun.
Evaluasi waktu pelaksanaan sensus ekonomi diperlukan guna memastikan data yang dimiliki pemerintah selalu relevan dengan dinamika ekonomi yang terus berubah.
Diketahui, sensus ekonimi merupakan program berkala yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan 10 tahun sekali.
BACA JUGA: Ruang Kelas Diperbaiki, Teknologi Masuk: Wajah Baru Pendidikan Cilegon yang Makin Inklusif
Menurutnya, perubahan pola ekonomi masyarakat, terutama dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi, berlangsung sangat cepat sehingga data yang bersumber dari sensus periodik kerap tertinggal.
“Kalau saya inginnya sih setiap tahun,” kata Dimyati, Jumat 1 Mei 2026.
Dimyati menilai, percepatan perkembangan teknologi membuat aktivitas ekonomi masyarakat berubah dalam waktu singkat, mulai dari cara bertransaksi hingga sumber pendapatan yang semakin beragam.
BACA JUGA: Julia Prastini Tutup Komentar Instagram hingga Privat Akun TikTok Usai Na Daehoon Murka
“Perubahan itu cepat sekali. Dulu pakai kabel, sekarang tanpa kabel. Ke depan akan lebih canggih lagi. Jadi kalau datanya lama, kadang tidak relevan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan sensus setiap tahun bukan hal mudah. Selain membutuhkan sumber daya besar, sensus juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit karena dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat rumah tangga.
“Sensus itu mahal, karena dilakukan door-to-door secara masif, terstruktur, dan sistematis,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun mahal, sensus tetap menjadi instrumen paling akurat dibandingkan survei berbasis sampel yang hanya mengambil sebagian responden.
“Kalau survei itu hanya ambil sampel, bisa saja miss. Tapi sensus ini menyeluruh, sehingga hasilnya lebih akurat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan sensus, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga media sebagai sarana transparansi dan pengawasan.
“Media itu perlu untuk mem-blow up, mentransparansi, memonitor, dan mengawasi. Akademisi juga karena dia itu punya disiplin ilmu yang kuat dan lebih saintis,” katanya.
Dimyati menegaskan, tujuan utama sensus adalah memperoleh data yang benar-benar riil sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kita ingin mendapatkan data riil, bukan data yang sifatnya make-up,” tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, data yang akurat menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Karena anggaran terbatas, maka perlu sensus supaya terukur, tepat guna, tepat sasaran, dan efisien,” pungkasnya.***





