BANTENRAYA.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tengah mengungkap dugaan persoalan dalam pelaksanaan program Banten Berkurban yang terakhir dijalankan pada 2023.
Namun, langkah tersebut menuai respons dari Direktur Utama PT ABM (Perseroda) Saeful Wijaya yang menyebut program itu sebelumnya telah melalui proses audit oleh Inspektorat Provinsi Banten.
“Setahu saya program Banten Berkurban sudah diaudit oleh Inspektorat Banten. Makanya agak heran juga mengapa ini diungkap lagi oleh Kejaksaan Banten,” ujar Saeful, Senin (20/4/2026).
BACA JUGA: DPMD Kabupaten Serang Bakal Genjot Pelatihan BUMDes, Dorong Usaha Desa Maju
Saeful menjelaskan, dirinya tidak terlibat langsung dalam aspek teknis pelaksanaan program tersebut.
Dia menyebut kewenangan operasional telah didelegasikan kepada direktur operasional (dirop) Perusahaan saat itu yang dijabat Ilham Mustofa.
“Terkait program Banten Berkurban, saat itu saya sudah delegasikan ke dirop. Yang paling paham masalah Banten Berkurban adalah dirop,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa program tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 dan menekankan keterbatasan pengetahuannya terkait detail teknis kegiatan tersebut.
Berdasarkan informasi, Saeful pun telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Banten berkaitan dengan kasus tersebut.
“Program Banten Berkurban tahun 2023 terakhir. Yang lebih tahu teknisnya program Banten Berkurban dirop. Saya nggak paham soal program Banten Berkurban,” tambahnya.
Berdasarkan catatan Banten Raya, program Banten Berkurban memang sempat bermasalah karena menyisakan piutang yang belum tertagih.
Bahkan, Komisaris Independen PT ABM Hari Bowo saat itu meminta agar program tersebut dihentikan untuk tahun 2024 dan akhirnya program tersebut memang ditiadakan.
Dia bahkan menyampaikan melalui surat resmi yang dia tujukan kepada Direktur Utama PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Saeful Wijaya agar program Banten Berkurban tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024.
“Penyusunan RKA 2024 kami sarankan untuk tidak memasukkan kegiatan Banten Berkurban, mengingat berdasarkan evaluasi pelaksanaan project Banten Berkurban tahun-tahun sebelumnya terdapat permasalahan, di antaranya timbulnya piutang tidak lancar/ melewati waktu project,” tulis Hari Bowo dalam surat tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Kejati Banten menggeledah kantor PT ABM pada Kamis (16/4/2026).
Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT ABM tahun 2020-2024.
Dalam penggeledahan itu, Kejati Banten menyita 90 dokumen penting yang diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT ABM tahun 2020-2024. ***





