BANTENRAYA.COM – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Al Khairiyah (Gema) Kota Cilegon meminta agar pemerintah tetap memberikan ruang kritik yang luas untuk masyarakat.
Termasuk untuk tidak melarang dan menghalangi demo mahasiswa yang akan dilakukan sejumlah lapisan masyarakat saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon.
Diketahui, sebelumnya pada rapat pembahasan Hari Jadi Kota Cilegon ke-27 di Aula Setda Cilegon akan ada pengamanan ketat dari Satpol-PP di sejumlah titik.
BACA JUGA: 11 Kelurahan Dukung Kelurahan Unyur Jadi Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Serang
Di antaranya di lokasi rangkaian kegiatan, seperti Kantor Wali Kota Cilegon, gedung DPRD Cilegon, hingga Alun-alun Cilegon.
Perwakilan DPD Gema Kota Cilegon Muhammad Raka Al Rasyid menjelaskan, adanya kabar pernyataan Satpol-PP Kota Cilegon yang akan mencegah demo dinilai mencederai proses demokrasi, termasuk juga saat HUT Kota Cilegon nanti.
“Pernyataan mencegah demo mahasiswa perlu disikapi dengan hati-hati. Demonstrasi adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.
“Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
BACA JUGA: Siap Unjuk Karya, Puluhan Hasil Kerajinan Dekranasda Cilegon akan Ditampilkan Saat Expo HUT Cilegon
“Jika pendekatannya lebih ke pencegahan tanpa ruang dialog, hal ini bisa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berpendapat. Seharusnya, pemerintah tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa,” katanya, Minggu 19 April 2026.
Raka mengungkapkan, jika ada aspirasi atau potensi aksi sebaiknya difasilitasi secara damai, bukan langsung diantisipasi sebagai ancaman.
Jika ada larangan maka itu merupakan pelanggaran dari Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“UU ini menjamin kebebasan warga negara secara perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan di muka umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
“Kalau seperti ini berarti ini melarang kita yang mempunyai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Raka menyatakan, keamanan menjadi penting, tetapi jangan sampai mengorbankan nilai demokrasi. Sebab, mahasiswa bukan ancaman, melainkan mitra kritis yang justru bisa membantu pembangunan daerah jika diajak berdialog secara terbuka.
“Pendekatan persuasif dan dialogis jauh lebih efektif dibanding pendekatan represif,” ujarnya. ***





