BANTENRAYA.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, belum lama ini.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Agus Supriyadi mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya penyegelan Pulau Umang dari informasi yang beredar, termasuk terkait dugaan penjualan pulau melalui media sosial dengan nilai fantastis.
“Terkait penyegelan itu memang betul adanya. Itu menindaklanjuti adanya iklan dari media sosial yang informasinya dijual dengan harga sekitar Rp65 miliar kalau tidak salah,” ujarnya.
BACA JUGA: Indonesia Satu Grup dengan Kekuatan Baru Bulutangkis Eropa pada Thomas Cup 2026
Kendati membenarkan ada penyegelan, Agus menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat terkait langkah penyegelan tersebut.
“Dalam proses penyegelannya, kami DKP Provinsi Banten tidak dilibatkan dan sampai saat ini belum ada informasi resmi dari KKP,” katanya.
Ia menjelaskan, kewenangan pengelolaan dan perizinan pulau-pulau kecil memang berada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki peran langsung dalam proses penindakan.
BACA JUGA: SPMB Banten 2026 Disorot Ombudsman: Aturan Dinilai Belum Detail dan Rawan Konflik
“Perizinan pulau-pulau itu memang kewenangannya di pusat. Saat ini kami tetap berupaya mencari informasi lebih lanjut ke kementerian,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memastikan telah melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang pada 14 April 2026.
Direktur Jenderal PSDKP, Brigjen Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil setelah pihaknya menemukan adanya iklan penjualan pulau di media sosial.
“Pulau kok dijual, maka negara harus hadir. Setelah kami segel, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pulau tersebut dimiliki perorangan dan ini akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan pulau kecil wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih jika berpotensi melibatkan pihak asing.
“Jangan sampai diiklankan ke luar dan dimanfaatkan pihak asing. Ini berbahaya bagi kedaulatan,” tegasnya.
Ipunk juga menekankan bahwa pengembangan wisata bahari tetap diperbolehkan, namun harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami bukan antiwisata, tapi semua harus sesuai aturan. Kepatuhan adalah harga mati,” pungkasnya. ***





