BANTENRAYA.COM – Rencana pengadaan buah durian dan kue ulang tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menjadi sorotan publik dan menuai berbagai respon masyarakat.
Diketahui, pengadaan tersebut sebagaimana tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sirup.lkpp.go.id. Dalam data tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Banten tercatat menganggarkan belanja durian senilai Rp18.480.000 serta kue ulang tahun dengan total pagu mencapai Rp64.225.000 pada tahun anggaran 2026.
Rincian anggaran tersebut terdiri dari tiga paket pengadaan kue ulang tahun, yakni senilai Rp3.670.000 melalui metode pengadaan langsung, Rp33.030.000 melalui e-purchasing, serta belanja natura kue ulang tahun sebesar Rp27.525.000 yang juga menggunakan e-purchasing. Seluruh paket tersebut direncanakan berjalan sepanjang tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengakui bahwa dalam proses penyusunan anggaran masih terdapat praktik penyalinan dari sistem perencanaan sebelumnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ya ini akan jadi evaluasi bagi kami. Kadang kita itu menganggarkan hanya copy-paste dari SIPD yang ada. Menunya sudah tersedia, jadi kita tinggal masukkan ke anggaran,” kata Deden saat dikonfirmasi, Selasa, (14/4/2026).
BACA JUGA : Situ Rancagede Kembali ke Tangan Pemprov Banten Usai Menang Kasasi
Deden menegaskan, meskipun tercantum dalam perencanaan, anggaran tersebut pada praktiknya belum direalisasikan. Ia menyebut, item seperti kue ulang tahun kerap kali muncul setiap tahun, namun tidak pernah dicairkan.
“Saya cek setiap tahun itu sebetulnya tidak pernah dicairkan. Tahun ini juga belum dicairkan,” ungkapnya.
Ia memastikan, ke depannya temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar proses penyusunan anggaran lebih selektif dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil.
“Ini akan jadi bahan evaluasi kita agar ke depan perencanaan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan agar tidak ada anggaran yang terkesan tidak prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Serang Banten (HAMAS), Irham, menilai jika anggaran pengadaan tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan dalam tata kelola anggaran daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat.
BACA JUGA : Madrasah Aliyah di Banten Mulai Ikut Program Sekolah Gratis di Tahun Ajaran Baru Ini
Menurutnya, APBD yang berasal dari uang rakyat seharusnya menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan publik, bukan sekadar memuat belanja yang tidak berdampak langsung.
“Jika hanya untuk kebutuhan seremonial internal, maka ini patut dipertanyakan karena tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Irham. (***)





