BANTENRAYA.COM – Penentuan masuk atau tidaknya warga dalam desil penerima bantuan di Kota Cilegon sepenuhnya bakal ditentukan pusat baik itu Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Atas dasar itu, masyarakat hanya bisa mengusulkan dengan berbaggai media yang sudah disediakan baik itu sendiri melalui aplikasi atau ke kantor kelurahan.
Diketahui, ada sekitar 200 orang lebih warga Kota Cilegon yang mengusulkan penurunan desil agar bisa masuk sebagai penerima bantuan pemerintah. Namun, usulan tersebut hanya bisa eksekusi melalui pemerintah pusat ukan daerah.
BACA JUGA: Pemilahan Sampah Masih Bermasalah, PSEL Banten Terancam Gagal
Kepala BPS Kota Cilegon Dadan Sumardi menyatakan, usulan yang dilakukan warga sendiri nantinya akan diproses Kementerian Sosial (Kemensos).
Di mana, data yang sudah terkumpul nantinya akan dilakukan pemeringkatan desil oleh BPS sesuai fakta dilapangan.
“Usulannya masuk ke Kemensos dan ke BPS diperingkatkan kembali seusai dengan fakta di lapangan. Data ini dipakai untuk berbagai program baik Dinsos dan BPS,” ujarnya.
BACA JUGA: Berikan Bantuan Bedah Rumah, Walikota Serang Budi Rustandi Bikin Bahagia Dua Warga Curug
“Masyarakat bisa langsung ke cek ke aplikasi cek bansos dan disana ada DTSEN. Misalnya warga bisa dicek di cek bansos dan tanya sangat terbuka,” katanya, Selasa 7 April 2026.
Ia menyampaikan, seluruh warga sekarang bisa melakukan updating data melalui aplikasi secara mandiri atau datang ke kantor kelurahan dan Dinsos Kota Cilegon. Data yang masuk akan menuju server Kemensos dan diproses di sana.
“Jadi prosedurnya sudah jelas dan kami terus berkolaborasi dengan Dinsos untuk bagaimana menyosialisaikan tata cara untuk updating DTSEN ini. Ada banyak media bisa digunakan untuk update,” ujarnya.
Danan menyatakan, ada 40 indikator jika tidak memenuhi syarat lagi. Di mana, salah satunya kepemilikan asset seperti rumah dan lainnya.
Aset dan rumah kepemilikannya akan dihitung. Lalu dilihat kondisinya, jika semakin baik itu desilnya akan naik,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Lia Nurlia Mahatma menyatakan, pihaknya menerima semua usulan perubahan desil tersebut dari masyarakat. Namun, untuk perubahan mejadi kewenangan Kemensos.
“Kita mendata berapa yang perubahan desil yang untuk 2025 pun kita kurang lebih 500. Untuk 2026 ada sekitar 200. Namun untuk angka pastinya ada di kantor,” ujarnya.
Lia menyampaikan, adanya perubahan tersebut karena dalam DTSEN itu cukup banyak indikator yang menjadi ukuran, salah satunya yakni asset. Misalnya, ujar Lia, dirinya menggur tapi masih ada asset maka itu belum masuk.
“Ada 39 indikator di DTSEN, jika di DTSEN jika punya asset yang bisa diujal maka itu kena bperubahan bukan hanya dilihat sebagai pengguran,” pungkasnya. ***





