BANTENRAYA.COM – Usulan terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menemui titik terang.
Dari total 32 titik wilayah pertambangan rakyat yang diusulkan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM hanya menyetujui 11 titik untuk menjadi WPR.
Jumlah wilayah pertambangan rakyat tersebut hampir tidak ada setengahnya dari jumlah yang diusulkan.
BACA JUGA: Diancam, 2 Korban Tindakan Tak Senonoh Guru Silat di Waringinkurung Takut Melapor
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengatakan, persetujuan tersebut telah ditetapkan melalui keputusan menteri. Akan tetapi, wilayah yang lolos belum dapat langsung dimanfaatkan karena masih menunggu tahapan teknis lanjutan.
“Kami lagi minta ke Kementerian terkait koordinatnya yang benar dan kita akan membuat rencana program kerja, karena belum bisa menjadi IPR sebelum pedoman pengolahan WPR disahkan oleh Menteri,” ujar Ari, Selasa 7 April 2026.
Ari mengungkapkan, dari 11 WPR yang disetujui, sembilan diantaranya berada di wilayah Kabupaten Lebak. Sementara dua lainnya berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA: Apple Drop Berikan Rasa Aman Pengguna iPhone, Bisa COD Tanpa Was-was
Meski tak menyebutkan secara rinci terkait lokasi dan titiknya, Ari mengaku jika sebelumnya Pemprov Banten mengusulkan sebanyak 21 lokasi di Lebak dan 11 di Pandeglang.
Ia menegaskan, meski telah ditetapkan sebagai WPR, akan tetapi aktivitas pertambangan rakyat belum bisa langsung berjalan.
Karena, kata Ari, pihaknya masih harus menyusun pedoman resmi sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Belum bisa menjadi IPR sebelum adanya pedoman pengolahan WPR yang disahkan oleh Menteri,” katanya.
Ia menjelaskan, penyusunan pedoman tersebut nantinya akan melibatkan pihak dari Badan Geologi untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara aman dan tidak merusak lingkungan.
Selain itu, kajian teknis juga akan dilakukan mencakup cadangan mineral, metode penambangan, kedalaman galian, hingga pengelolaan limbah.
“Jadi semuanya harus dipastikan aman dan tidak merusak lingkungan,” ujarnua.
Terkair jenis komoditas yang diusulkan, Ari menyebutkan jika terdapat beberapa komoditi seperti mineral logam seperti emas, pasir besi, dan batu besi.
Dalam implementasinya, lanjut Ari, IPR hanya akan diberikan kepada masyarakat setempat, baik individu maupun melalui koperasi.
“Untuk individu, luas izinnya maksimal yang diberikan adalah 5 hektare, sedangkan koperasi hingga 10 hektare. Kalau perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) tidak diperbolehkan terlibat dalam skema ini, hanya koperasi yang benar-benar ada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Ari menerangkan, pihaknya juga telah mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait adanya potensi penyalahgunaan izin oleh pihak luar yang ingin memanfaatkan nama masyarakat lokal.
Oleh krena itu, Ari mengaku jika pengawasan WPR akan lebih diperketat agar program tetap tepat sasaran.
“Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita awasi bareng-bareng. Jangan sampai ini (WPR-red) dimanfaatkan oleh pihak lain atau oligarki. Ini untuk masyarakat, untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Gembong R Sumedi mendorong agar Pemprov Banten bisa kembali mengusulkan titik-titik yang tidak disetujui.
“Secara umum, karena usulan yang sudah disepakati adalah 32 titik, kita berharap agar semua titik bisa diakomodir. Kalau itu memang masih memungkinkan, kita akan usulkan kembali untuk daerah-daerah yang belum masuk dalam WPR,” kata Gembong.
Selain itu, senada dengan Ari, Gembong juga meminta agar dilakukan pengawasan ketat terhadap WPR yang telah disetujui agar dalam pelaksanaannya tidak ada campur tangan dari oligarki maupun perusahaan.
“Tentu yang kedua, kepada daerah ataupun titik yang sudah masuk ke dalam WPR, harus dipastikan memang tidak untuk dikuasai oleh oligarki, karena ini peruntukannya memang untuk pertambangan rakyat, untuk keseharian rakyat,” jelasnya. ***





