BANTENRAYA.COM – Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai, tanpa aturan teknis yang jelas dan rinci, kebijakan tersebut akan berpotensi tidak efektif bahkan disalahartikan sebagai tambahan hari libur.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, yang menilai jika penerapan WFH tidak bisa hanya menelan mentah-mentah aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, Pemprov Banten harus bisa menerjemahkan aturan pemerintah pusat dengan membuat petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang lebih rinci sebagai aturan turunan.
Adib menjelaskan, kebijakan WFH sendiri tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari respons pemerintah pusat terhadap tekanan global, terutama akibat dinamika geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi.
“Kalau ditarik, ini kan sebenarnya bagian dari respons pemerintah pusat terhadap kondisi geopolitik dunia. Dampaknya ke harga BBM yang naik tinggi dan itu memukul APBN, sehingga efisiensi menjadi keharusan,” kata Adib.
BACA JUGA : Pemprov Banten Bakal Buat Juknis buat Penerapan WFH di Banten
Ia juga menegaskan bahwa, implementasi kebijakan tersebut di daerah tidak boleh bersifat normatif tanpa disertai instrumen teknis yang jelas.
“Nah, persoalannya sekarang, ASN yang WFH itu ngapain saja? Capaian kerjanya seperti apa? Progresnya bagaimana? Kalau tidak ada aturan detail, itu sama saja secara tidak langsung memberikan hari libur tambahan,” tegasnya.
Menurutnya, potensi penyimpangan akan semakin besar apabila tidak ada mekanisme kontrol berbasis kinerja yang terukur.
“Kalau di kantor saja masih ada yang kerjanya asal-asalan, apalagi di rumah tanpa pengawasan dan aturan yang jelas. Itu tidak ada bedanya dengan libur gratis,” katanya.
Kendati demikian, Adib melihat kebijakan WFH menyimpan peluang besar jika dirancang dengan baik, terutama dalam mendorong efisiensi birokrasi dan penerapan sistem merit.
“Kalau diukur dengan jelas, ini bisa jadi alat untuk melihat siapa ASN yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak. Tunjangan kinerja tidak bisa lagi dipukul rata, harus berbasis capaian,” ujarnya.
BACA JUGA : Pegawai Pemkot Cilegon Yang Nekat Pergi Ke Luar Kota Saat WFH Akan Kena Sanksi
Ia menilai, penerapan WFH dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi struktur birokrasi yang selama ini dinilai terlalu gemuk.
“Ini entry point yang bagus untuk efisiensi sebetulnya. Karena bisa jadi pekerjaan yang biasanya dikerjakan 50 orang, cukup 25 orang saja. Artinya selama ini ada pemborosan, misalnya begitu,” katanya.
Adib menegaskan, keberhasilan penerapan WFH juga sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menyusun aturan turunan.
“Kalau juklak dan juknisnya jelas, saya optimistis ini efektif. Tapi kalau tidak, ini justru bisa berantakan. Jadi pemerintah daerah harus bisa buat juknis dan juklak yang jelas, tidak hanya melaksanakan aturan dari pusat,” tandasnya. (***)





