BANTENRAYA.COM – Wacana Provinsi Banten untuk menjadi tuan rumah bersama Provinsi Lampung pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-23 Tahun 2032 dinilai membuka peluang besar sekaligus tantangan serius.
Selain kesiapan infrastruktur dan penyelenggaraan, aspek manajemen dinilai menjadi kunci utama keberhasilan.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh seorang akademisi pendidikan olahraga yang berkonsentrasi pada sport policy, Edit Tirna. Ia enegaskan bahwa, penyelenggaraan event sebesar PON tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan teknis, tetapi harus ditopang dengan manajemen yang profesional dan terencana.
“Pengelolaan event harus berbasis pada perencanaan strategis, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional,” ujar Edit, Minggu, (5/4/2026).
Menurutnya, transparansi anggaran, efisiensi penggunaan venue, hingga pengelolaan sumber daya manusia seperti relawan, panitia, dan tenaga teknis menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
“Transparansi anggaran, efisiensi penggunaan venue, serta pengelolaan sumber daya manusia itu menjadi kunci utama,” katanya.
BACA JUGA : Kurangi Emisi dan Ketergantungan BBM, ASN Pemprov Banten Mulai Diminta Tinggalkan Kendaraan Pribadi
Ia menilai, jika aspek manajemen tersebut dapat dijalankan secara optimal, apabila PON 2032 dilselenggarkan di Banten, bukan hanya akan sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah.
“Tentunya dengan event nasional tersebut akan memberikan efek berganda, mulai dari sektor UMKM, transportasi, hingga pariwisata yang akan mengalami lonjakan aktivitas selama dan setelah penyelenggaraan,” ujarnya.
Selain dampak ekonomi, Edit juga menyoroti pentingnya menjadikan PON sebagai momentum kebangkitan prestasi olahraga daerah. Ia menekankan perlunya penguatan pembinaan atlet secara berkelanjutan agar manfaat event tidak berhenti pada seremoni.
“Dampak ke depan tidak hanya berhenti pada sukses penyelenggaraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” jelasnya.
Edit juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas olahraga tidak berujung pada infrastruktur yang tidak termanfaatkan setelah event selesai. Konsep pemanfaatan pasca-event menjadi hal yang harus direncanakan sejak awal.
“Penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memiliki konsep post-event utilization, sehingga tidak menjadi venue mati setelah PON selesai,” tegasnya.
BACA JUGA : Tekan Konsumsi BBM, Pemprov Banten Uji Coba ASN Naik Transportasi Umum
Dari sisi kebijakan, Edit menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi yang terintegrasi, termasuk dalam hal pembinaan atlet, dukungan anggaran jangka panjang, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
“Dari perspektif sport policy, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta KONI agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan parsial.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KONI harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Banten dinilai memiliki keunggulan geografis dan sosial budaya yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan PON, termasuk untuk memperkuat konsep sport tourism berbasis kearifan lokal.
“Banten memiliki keunggulan strategis sebagai daerah penyangga ibu kota dengan keragaman budaya yang kuat. Ini menjadi peluang untuk menampilkan identitas lokal dalam setiap aspek penyelenggaraan,” katanya.
“Jika semua elemen berjalan selaras, maka PON bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga tonggak sejarah baru bagi kemajuan Banten di masa depan,” tambah Edit.(***)





