BANTENRAYA.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akan mulai bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama tiga hari, yakni pada 25 hingga 27 Maret 2026.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari penyesuaian kerja pascalibur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah diatur secara resmi melalui Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2026.
BACA JUGA: Harga Emas Anjlok 8 Persen dalam Sepekan Terakhir, Investor Disarankan Wait and See
“Untuk Rabu sampai dengan Jumat, Pemprov Banten memberlakukan WFA. Pegawai sudah dibuatkan jadwalnya oleh masing-masing OPD,” ujar Ai Dewi Suzana.
Dia menjelaskan, pelaksanaan WFA dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan publik.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian jadwal kerja pegawai.
“Setiap OPD boleh mengatur maksimal 50 persen kehadiran pegawai,” katanya.
Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Banten yang mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama periode libur nasional dan cuti bersama.
Dalam aturan tersebut, kepala perangkat daerah diminta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski sebagian pegawai bekerja dari luar kantor.
Berdasarkan ketentuan resmi, fleksibilitas kerja ini berlaku selama tiga hari setelah masa cuti bersama Lebaran, yakni pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Secara nasional, kebijakan WFA juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Pemerintah pusat menetapkan skema kerja fleksibel ini agar mobilitas masyarakat dapat lebih terkendali setelah periode mudik.
Selain itu, penerapan WFA tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan yang bersifat esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap diwajibkan beroperasi secara langsung di lokasi kerja guna menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Di lingkungan Pemprov Banten sendiri, pengaturan teknis diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk penentuan pegawai yang bekerja dari kantor maupun dari luar kantor.
Langkah ini juga didukung dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar kinerja ASN tetap terpantau.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Banten berharap fleksibilitas kerja dapat membantu kelancaran arus balik Lebaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal. ***





