BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota atau Pemkot Serang bakal membongkar bangunan liar (bangli) yang menjadi pemicu banjir.
Pembongkaran bangunan liar tersebut dilakukan sebagai salah satu rencana aksi penanganan banjir di Kota Serang.
Berdasarkan informasi yang diterima Bantenraya.com, rencana aksi pembongkaran bangunan liar dijadwalkan akhir pekan ini.
BACA JUGA: Walhi Sebut Pemkot Cilegon Sedang Merawat Bencana Banjir, Tata Ruang Wilayah Harus Direvisi
Sebelumnya, banjir melanda beberapa wilayah di Kota Serang, Senin 12 Januari 2026. Penyebabnya ratusan rumah terendam banjir dan ribuan jiwa mengungsi.
Rencana aksi pembongkaran bangunan liar ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang Iwan Sunardi usai mendampingi Walikota Serang Budi Rustandi rapat koordinasi penanganan banjir di kantor BBWSC3 di Kota Serang, Rabu 14 Januari 2026.
Rencana aksi penanganan banjir Pemkot Serang akan dibahas terlebih dahulu secara internal Pemkot Serang.
BACA JUGA: Beasiswa S2 Roskilde University Denmark, Biaya Kuliah dan Tunjangan Hidup Rp17,5 Juta Per Bulan
“Tinggal kita action, menyesuaikan agenda, kapan, waktunya, makanya kita akan rapat internal di tingkat Pemkot Serang,” katanya.
Iwan menyebutkan, ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan dalam penanganan banjir di Kota Serang.
“Pertama kita akan mencoba untuk melakukan pembersihan, pengerukan, normalisasi sedimentasi terhadap titik-titik yang mengakibatkan banjir,” sebutnya.
Kemudian, lanjut dia, pembongkaran bangunan liar (Bangli) yang menghambat laju air maupun memperkecil ukuran kali ataupun sungai.
“Pembongkaran bangli, rencananya hari ini pasca pertemuan dengan balai, kita akan ditindak lanjuti di internal pemerintah kota,” kata Iwan.
Iwan menerangkan, bangli yang akan dibongkar berada di atas sungai, daerah irigasi (DI), saluran drainase yang ada di wilayah Kota Serang.
“Kalau kewenangan Kota Serang hanya Benggala Mangga 2, sisanya adalah DI Banten lingkup provinsi, Sungai Ciwaka, Sungai Cibanten, Kali Kroya, Padek, nah ini yang merupakan di luar kewenangan pemerintah kota,” terang dia. ***





