BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten menegaskan kesiapannya dalam mendukung penerapan sanksi pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif mulai 3 Januari 2026.
Diketahui, aturan baru ini merupakan menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pendekatan pembinaan dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, KUHP baru mengubah paradigma pemidanaan yang selama ini lebih berorientasi pada hukuman penjara.
BACA JUGA: Wajib Tahu! Beberapa Penyebab dan Gejala Penyakit Ginjal yang Harus Diwaspadai
Dengan adanya ketentuan pidana kerja sosial, pelaku tindak pidana ringan diberikan ruang untuk menjalani hukuman berbasis kontribusi kepada masyarakat tanpa mengurangi pemaknaan atas tanggung jawab hukum.
“Iya ini kita MoU (Memorandum of Understanding) tentang KUHP baru, karena yang lama kan produk kolonial dimana orientasinya adalah langsung penjara,” ujarnya saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan hukum pidana kerja sosial bagi pelaku pidana, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin 8 Desember 2025.
Andra menerangkan, dalam mendukung pelaksanaan aturan tersebut, Pemprov Banten akan menyiapkan struktur dan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan teknis, mulai dari fasilitas hingga dukungan instansi terkait di seluruh kabupaten/kota.
BACA JUGA: Viral Tren Makan Anggur di Bawah Meja Jelang Tahun Baru, Ternyata Ini Asal Muasal dan Maknanya
Penerapan pidana kerja sosial, kata Andra, nantinya akan melibatkan Dinas Sosial serta perangkat daerah lain sesuai kebutuhan pembinaan.
“Jadi nantinya ada pembinaan kerja sosial, pelatihan kemampuan dan lainnya, nah kita nanti akan libatkan baik itu Dinas Sosial maupun instansi lainnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, jika seluruh bupati dan wali kota di Banten harus mengambil peran aktif dalam memastikan keberhasilan penerapan aturan tersebut di wilayahnya.
“Tentunya semua kepala daerah baik bupati dan walikota harus bisa bekerja sama dengan baik, karena aturan ini mulai berlaku efektif 3 Januari 2026 nanti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Bernadeta Maria Elastiyani menyampaikan, seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Banten telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan pidana kerja sosial.
Kolaborasi tersebut menjadi keharusan karena implementasi sanksi tidak dapat dilakukan kejaksaan seorang diri.
“Dalam hal ini Kejaksaan tidak bisa melaksanakan sendiri, maka berkolaborasi dengan gubernur, kajari dengan bupati dan walikota untuk pelaksanaan kerja sosial ini,” ujarnya.
Secara teknis, Bernadeta menerangkan jika, hukuman pidana kerja sosial ini akan dilakukan dengan melihat hasil putusan pengadilan terhadap terdakwa. Pemberian pidana kerja sosial juga nantinya menyasar pada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Iya, jadi misalnya diputus bahwa pelaku tindak pidana itu melakukan kerja sosial maka kerjasama Kejaksaan dengan Pemerintah Daerah bisa memberikan bentuk kerja sosial sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” paparnya.
“Misalnya membersihkan masjid, membersihkan tempat ibadah, menyapu jalan, kemudian juga kaitannya dengan kebersihan lingkungan, seperti itu kira-kira ke depannya,” terangnya.
Saat ditanya berapa lama seseorang yang diberikan hukuman kerja sosial itu mengabdi pada masyarakat, Bernadeta mengatakan jika semuanya akan melihat dari hasil putusan pengadilan.
“Ya nanti kita melihat keputusan pengadilannya kemudian, nanti akan diterapkan di situ berapa lama seseorang itu harus melakukan kerja sosial,” pungkasnya. ***





