BANTENRAYA.COM – Banyak titik blank spot di Kabupaten Pandeglang bagian selatan, mendapat perhatian khusus dari wakil Bupati atau Wabub Kabupaten Pandeglang, Tanto Warsono Arban.
Persoalan blank spot tentu merupakan persoalan yang serius karena dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pendidikan pada daerah tersebut.
Maka, Tanto mengaku dirinya akan menyelesaikan permasalah tersebut secara bertahap.
“Data yang masuk ke saya itu ada belasan kecamatan yang masih blank spot, tapi memang ada tujuh kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang mengalami blank spot. Kita akan selesai secara bertahap,” kata Tanto kepada Bantenraya.com, Jumat, 26 Januari 2024.
Baca Juga: Anda Berminat Jadi Peserta Tender? Pemkab Serang Lelang 164 Proyek
Saat ini, Tanto mengaku sudah melakukan koordinasi dengan berbagai provider penyedia jasa layanan internet, akan tetapi kebanyakan provider tersebut merasa keberatan.
BACAJUGA:
Hanya ada beberapa perusahaan provider milik BUMN yang bersedia menyediakan layanan internet pada daerah-daerah blank spot di Kabupaten Pandeglang.
“Kita sudah mengundang beberapa provider, tapi kembali lagi kebutuhan mereka ya profit oriented. Jadi hanya dari BUMN yang mau merespon dan membantu kita,” ungkapnya.
“Jadi ada dari Telkomsel mereka mau. Secepatnya akan kita garap secara bertahap,” sambungnya.
Baca Juga: Melihat Kekuatan Port FC, Klub Asnawi Mangkualam di Liga 1 Thailand yang Peringkatnya Cukup Bagus
Tanto mengatakan, Pemkab Pandeglang juga sebelumnya pernah membahas terkait keterlibatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk turut berkontribusi pada penyediaan jasa internet.
Akan tetapi, dalam pembahasan tersebut menemukan beberapa kendala terkait posisi dari kepala desa.
Bahkan, dari 300 lebih BUMDes di Pandeglang, hanya ada beberapa yang sudah menjalin mitra secara langsung dengan masyarakat.
“Melibatkan BUMDes, sudah sejak lama kita bahas, hanya saja memang ada persoalan yang harus dijadikan perhatian. Setiap pergantian Kepala Desa, pengelola BUMDes ini juga berganti. Sehingga program yang ada suka tidak berjalan,” terangnya.
Baca Juga: Bukan Kota Serang Ataupun Cilegon, Ternyata Ini 3 Daerah Paling Sehat di Banten
Namun, kata dia, kaitan dengan BUMDes pihaknya akan menggunakan konsep konsorsium yang melibatkan empat desa secara langsung.
“Minimal empat desa tau BUMDes itu saling bekerjasama, berikut dengan Pemkab. Jadi ketika ada kepala desa yang lengser, kerjasama harus tetap dilakukan,” imbuhnya.
Tanto berharap di akhir masa jabatannya ini, program pengentasan daerah blank spot bisa berjalan dengan lancar.
Ia menyadari bahwa kondisi blank spot turut mempengaruhi geliat ekonomi, sehingga persoalannya pasti akan diselesaikan meski secara bertahap.***
