BANTENRAYA.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang meggelar pertemuan dengan manajemen RSUD Berkah Pandegang, Rabu 22 Desember 2021.
Pertemuan dilakukan menyusul adanya informasi bahwa ada persediaan obat di RSUD menipis.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, dari hasil pertemuan itu pihaknya mencatat beberapa persoalan di RSUD.
BACAJUGA:
Baca Juga: Komplotan Pencuri Barang Milik Keluarga Pasien RS Hermina Ciruas Ditangkap
Pertama adalah pendapatan RSUD yang minim akibat pandemi sementara biaya operasional RSUD bersifat flat atau tetap harus dibayar seperti belanja dasar RSUD.
Kedua kata Habibi, RSUD Berkah belum bisa optimal meski statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terlebih dihantam oleh pandemi.
“Kami melihat RSUD harus tetap diitervensi anggaran oleh Pemda meski statusnya sudah BLUD. Kalau tidak ada bantuan keuangan maka obat khususnya tetap akan menipis seperti saat ini,” kata Habibi.
Baca Juga: Pelayanan di RSUD Pandeglang Normal Meski Ketersediaan Obat Sempat Menipis
Namun demikian politisi Golkar ini menyebut bantuan anggaran untuk RSUD ini butuh campur tangan Dewan Pengawas RSUD yang terdiri dari pejabat eksekutif dan profesional.
“Intinya kami setuju ada bantuan dana untuk RSUD untuk menjamin layanan kepada masyarakat tetap normal. Namun kan ini perlu rapat bersama dan menyesuaika keangan daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD lainnya Dodi Setiawan membenarkan, adanyanya stok obat yang menipis.
“Itu tidak terlepas dari melesetnya asumsi RSUD soal pendapatan yang tidak tercapai karena pandemi yang menyedot anggaran besar walau bisa diklaim ke pusat. Sampai saat ini piutang tagihan RSUD ke Kemenkes total Rp24 M baru dibayarkan Kemenkes Rp4. Ini membua RSUD kesulitan dana,” kata Dodi.
Baca Juga: Siap-Siap Pegawai dan Pejabat Pemkot Cilegon Absensi Pindai Wajah, Batas Jarak 150 Meter dari Kantor
Masalah lain kata Dodi, tingkat kunjungan ke RSUD selama pandemic turun karena dibatasi.
“Ini membuat masalah dimana penghasilan RSUD berkurang sementara kebutuhan pegawai idak bisa ditekan. Harus ada evaluasi missal mengurangi jam operasional poli dan dokter spesialis yang jarang pasien,” tegas Dodi. ***
