BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang membentuk Tim Satuan Tugas atau Satgas Pertambangan.
Satgas itu dibentuk untuk memperketat pengawasan khususnya di Wilayah Kabupaten Serang. Pengawasan baik pertambangan ilegal maupun legal yang habis masa izinnya.
Sekretaris Pemkab Serang Zaldi Dhuhana mengatakan, pembetukan Satgas pertambangan tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
BACA JUGA: Kemenag Cilegon Batasi Penggunaan HP Siswa, Madrasah Didorong Sediakan Loker Khusus
”Ini semuanya atas Arahan Ibu Bupati terkait dengan pengawasan tambang khususnya tambang ilegal. Ibu Bupati berharap kita membentuk Satgas dan sudah bisa action cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Satgas Pertambangan sifatnya hanya melakukan pengawasan aktivitas tambang khususnya di Wilayah Kabupaten Serang karena izin atau kewenagan lainnya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
”Tapi intinya kita hanya bersifat pengawasan terhadap tambang-tambang yang khususnya ilegal, ataupun tambang-tambang yang izinnya sudah mati. Misalnya kemarin kan rame tambang di Kecamatan Pabuaran, Ciomas dan di Kecamatan Mancak,” katanya.
Zaldi menuturkan, tugas satgas hanya sebatas pengawasan untuk melihat mana tambang yang sudah matu masa izinnya atau tidak berizin.
Melalui Satgas Pertambangan Pemkab Serang akan membuat laporan kepada pihak Pemerintah Provinsi Banten terutama Dinas ESDM untuk tindak lanjut berikutnya.
”Karena untuk tambang-tambang yang sudah tidak berizin itu kewenangan penutupannya ada di Pemprov Banten, seperti itu. Jadi saat ini sudah dibentuk satgasnya, tinggal nanti pengesahan tanda tangan dari Bupati malam ini juga,” jelasnya.
Pihaknya memastikan, pada Jum’at 2 Oktober 2026 Tim Satgas Pertambangan langsung melakukan tugasnya dalam hal ini pengawasan aktivitas tambang.
”Ya, besok sudah mulai action. Rencananya mungkin ke wilayah Pabuaran dulu, terus semua wilayah lokasi tambang, Jawilan misalnya, kemudian Bojonegara, Pulau Ampel, Mancak,” paparnya.
Adapun untuk pengawasannya, tambah Zaldi, akan di bagi beberapa tim atau wilayah pengawasannya.
”Iya dibagi tim. Sehingga nanti bisa langsung bekerja secara simultan dan kita bisa langsung mendapatkan data cepat, terutama terkait dengan tambang-tambang yang ilegal,” tuturnya.***





