BANTENRAYA.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menyatakan kesiapsiagaannya dan selalu bersinergi dengan berbagai unsur jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.
Demikian terungkap pada Rapat Zoom Meeting bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka antisipasi Momentum Nataru 2025- 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang pada Senin 1 Desember 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Banten Deden Apriandhi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah di dampingi Plt Kabid Kewaspadaan Nasional, Plt. Kepala Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi.
BACA JUGA: 4 Cara Ampuh Atasi Nyeri Otot Setelah Olahraga, Buat Si Jarang Gerak
Rapat ini bertujuan mengantisipasi kerawanan akan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat dalam rangka perayaan Nataru maupun dalam rangka liburan.
BACAJUGA:
Kemudian Peningkatan Permintaan di bidang pangan, hotel, restoran, tempat wisata serta transportasi.
Lalu juga potensi bencana alam hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor serta gelombang pasang.
Sekda Banten Deden Apriandhi mengatakan, seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah serta kementerian dan lembaga terkait tengah mempersiapkan diri menghadapi libur Nataru.
“Hal ini dinilai penting karena akhir-akhir ini banyak faktor yang membuat semua pihak harus berhati-hati dan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Kata dia, ada tiga isu utama yang perlu diantisipasi. Pertama, persoalan cuaca. “Pemerintah turut prihatin atas bencana yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Sumatera, yakni Aceh, Sumut (Sumatera Utara-red), dan Sumbar (Sumatera Barat-red),” ujarnya.
Kedua, lanjut Deden, pasokan pangan yang tidak boleh sampai terhambat akibat masa libur Nataru. Ketiga, faktor keamanan.
“Karena itu, Kemendagri dalam rakor meminta adanya kolaborasi antara Forkopimda dan para pemangku kepentingan di daerah” terangnya.
Terkait mitigasi bencana, ia mengaku, Banten termasuk salah satu daerah yang berpotensi mengalami banjir rob karena wilayahnya dikelilingi garis pantai.
Potensi ini harus diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat terjadi musibah, serta memastikan kesiapsiagaan tim BPBD kabupaten/kota.
Deden menyoroti pula persoalan truk tambang. Aktivitas truk tambang yang meningkat drastis, bahkan dapat naik lima sampai tujuh kali lipat pasca penutupan tambang di Jawa Barat.
“Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan saat libur Natal dan Tahun Baru karena masyarakat harus berbagi ruang jalan dengan ribuan truk,” tuturnya.
Karena itu, Dinas Perhubungan akan mengkaji ulang apakah cukup dengan pembatasan atau perlu penutupan sementara saat libur Nataru,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada periode Lebaran, beberapa ruas tol pun biasanya ditutup untuk kendaraan tertentu kecuali angkutan pangan. Ia berharap nantinya adanya pembatasan truk tambang langsung dari pemerintah pusat. (Adv)
