• Jumat, 21 Januari 2022

Membincangkan Penyandang Disabilitas, Apa yang Tertinggal?

- Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:22 WIB
riswanda
riswanda

[dropcap]J[/dropcap]umlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta jiwa (TNP2K-AusGov 2019). Perbincangan menyangkut penyandang disabilitas di Indonesia diwarnai ragam sudut pandang. Sorotan dari sisi Hak Azasi Manusia bersanding dengan istilah ‘ramah disabilitas’ dan ‘peduli difabel’. Webinar ‘Social and Environmental Justice: Disability and Young People at Risk’, 5 Agustus lalu, yang digelar semasa Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, cukup memberi inspirasi baru. Usungan mahasiswa pendidikan khusus-penyandang disabilitas berprestasi sebagai pembicara utama adalah sebuah kebaruan sudut pandang dalam diskusi disabilitas. Perspektif realis dari panelis spesial ini mestinya membawa kedalaman narasi penting bagi diskursi (discourse) disabilitas di Indonesia. Kenapa begitu? Karena barangkali keterlibatan tutur-kisah penyandang disabilitas itu sendiri belum sepenuhnya menjadi pijakan lensa pandang produk-produk regulasi kebijakan terpaut.


Peraturan Presiden no. 68/ 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, berdampingan dengan Peraturan Presiden no. 67/ 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, semestinya mampu mengungguli kesimpangsiuran kebijakan terkait disabilitas di Indonesia. Sebelumnya, bahasan disabilitas diampu ragam Peraturan Pemerintah (PP), menyitir aspek pancawarna bagi penyandang disabilitas. PP 52/ 2019 meregulasi aspek kesejahteraan sosial, dilanjutkan aspek pemenuhan hak mereka di PP 70/ 2019. Pada tahun bergulir, terbit PP 13/ 2020 menyoal kelayakan akomodasi bagi penyandang disabilitas di aspek pendidikan, dan dalam proses peradilan (PP 39/ 2020). Bahasan regulasi akses mereka atas layanan publik, permukiman dan pelindungan dari bencana ada di PP 42/ 2020. Aspek ketenagakerjaan ikut pula dibahas dalam PP 60/ 2020. Kemudian, langkah apa yang tertinggal?


Pertama, pembenahan regulasi terkait disabilitas mungkin dapat dimulai dengan tidak semata menyorot orang-orang penyandang disabilitas. Perhatian terhadap sisi ekologi sosial bagi mereka perlu juga mendapat ruang bahasan.


Bijak untuk semua pihak memikirkan bagaimana menggeser stigma negatif berlabel ‘keterbatasan’, ‘kekurangan’, ‘ketergantungan’, dan label penyudutan lainnya. Bukankah belum tentu juga pemberi label bebas dari ketidakmandirian, kesukaran dan dependensi tertentu dalam realitas hidup keseharian? Masuk ke dalam pusaran polemik penggunaan istilah tentu bukan solusi, bisa jadi malah menciptakan diskriminasi verbal baru. Justru, apresiasi patut Kita berikan pada upaya-upaya yang telah dilakukan sahabat di Kawan Setara, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Komunitas Area Disabilitas dan kelembagaan komunitas lainnya. Keterhubungan daring antar kelembagaan tersebut dapat disuburkan melalui regulasi khusus.


Penyadaran akan keberadaan giat pejuang-pejuang sosial (yang mungkin terlupakan) ini dapat melibatkan kelembagaan berwibawa seperti Kominfo, menggandeng langgam media untuk meliput eksposur praktik baik jejaring komunitas tersebut. Cakap jika kemudian, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kemensos, menautkan eksposur di Sistem Informasi Penyandang Disabilitas. Pemutakhiran data riil jumlah penyandang disabilitas beserta klaster kebutuhannya di sebaran seluruh wilayah regional Indonesia sedikitnya akan terbantu, selain melahirkan citra sosial positif di mata publik.



Kedua, lanjutan praktik-praktik baik eksisting dapat berpijak pada keberimbangan unsur ketahanan individu (individual resilience) dan unsur ketahanan keluarga (family resilience). Kenapa seperti itu? Anak Penyandang Disabilitas (APD) di Indonesia berada dalam kerentanan lingkungan sosial. Alih-alih dipandang memiliki kemampuan lebih, arogansi sosial acapkali menempatkan mereka ke dalam situasi eksploitatif. Dimanfaatkan menjadi alat pencari belas kasihan atas nama derma adalah salah satunya.


Kekerasan seksual yang dialami anak penyandang tuna grahita atau retardasi mental, adalah kasus lewat batas kemanusiaan. Langkah-langkah aksi yang mengarah pada perubahan sosial jelas perlu dilakukan. APD bisa jadi amat rentan terhadap stigmatisasi, eksploitasi dan kekerasan.


Belum lagi dihadapkan pada diskriminasi akses kesehatan, pendidikan, dan sumberdaya ekonomi. Keterbatasan akses saja, misalnya, berdampak pada beban peran pengasuhan ganda di keluarga-keluarga dengan APD dibandingkan keluarga lain. Forum Koordinasi Lembaga Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebetulnya mampu mewadahi APD. Forum ini setidaknya menjadi praktik baik pemenuhan kesetaraan hak kesehatan (vaksin C19) bagi APD, bergandengan perlindungan khusus bagi anak terlantar, anak dalam pengasuhan alternatif dan anak komunitas adat terpencil.



Ketiga, mendorong dunia kerja inklusif melalui Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia. Menemukan akar masalah penyebab perusahaan enggan mempekerjakan penyandang disabilitas adalah ruang telaah bagi Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Keengganan ini tampaknya imbas dari minim informasi tentang bagaimana merekrut dan menyesuaikan keterampilan penyandang sesuai kebutuhan kerja. Kemnaker juga bisa memacu munculnya ruang-ruang kreatif penyampai edu-informasi publik seperti ini, menyasar persepsi keliru tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai beban perusahaan. Persepsi mempengaruhi cara eksekutor regulasi kebijakan publik menerapkan policy design.


Melebarkan batasan cakrawala pikir adalah kunci ketepatan analisis kebijakan. Pelibatan bakal penerima dampak akhir penerapan kebijakan dalam proses perumusan, menentukan ketepatsasaran intervensi pemerintah mengentaskan masalah-masalah publik.




Penulis adalah akselerator kebijakan Indonesia, pengulas solusi strategis kreatif dan kritis-konstruktif atas tantangan penerapan kebijakan publik

Halaman:

Editor: Redaksi

Tags

Terkini

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB

Mengulas Kemerdekaan Belajar

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:49 WIB
X