• Jumat, 21 Januari 2022

Gaduh Orang Asing di Indonesia: Sebuah Sorotan Kebijakan

- Rabu, 11 Agustus 2021 | 21:35 WIB
WhatsApp Image 2021-08-11 at 21.19.12
WhatsApp Image 2021-08-11 at 21.19.12

[dropcap]S[/dropcap]engkarut keberadaan orang asing di Indonesia menjadi soroton lebih saat ini, Pembawaan pendapat terhadap persoalan ini cukup beragam. Sebagian kalangan menyangkutpautkan masuknya orang asing ke negeri ini dengan krisis penanganan pandemi COVID-19. Permasalahan kemudian melebar pada ihwal izin tinggal dan izin masuk tenaga kerja asing ke Indonesia, termasuk pola pengawasan seperti apa yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan keberadaan mereka di ragam zona. Sektor ketenagakerjaan, sektor wisata dan sektor perdangan sepertinya mendapat sorotan aktivitas keberadaan orang asing. Permenkumham 27/ 2021 menjadi proteksi wilayah perbatasan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke wilayah Indonesia selama PPKM. Adapun penyesuaian pemberian izin masuk orang asing terhadap kategori tertentu seperti pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, atau relawan kemanusiaan dan kesehatan, adalah cukup beralasan. Kendatipun perbahasan ini kembali mencuat seiring warta gelombang Tenaga Kerja Asing (TKA) negara tertentu, yang tetap boleh masuk ke Indonesia dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Melihat ketatnya penerapan kedaruratan mobilitas warga di dalam negeri, kekalutan publik atas informasi perihal adanya pengecualian pemberlakuan adalah cukup beralasan juga.


Bijak untuk setidaknya mengulas kegaduhan publik menyangkut keberadaan WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia secara kritis konstruktif. Pertama, informasi peraturan keimigrasian selama masa Pandemi Covid-19 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Kemenhunkam 2020) mensyaratkan pengetatan bagi masuknya Warga Negaa Asing (WNA) ke Indonesia. Prosedur bebas COVID-19, ditambah kewajiban mengikuti karantina selama delapan sampai enam belas hari, memberi garis perlindungan cukup tegas bagi masuknya orang asing ke Indonesia. Artinya, bisa jadi kegaduhan publik keliru menyoal longgarnya aturan pemerintah terhadap keluar-masuk orang asing dalam periode penanggulangan COVID-19. Kekhususan persyaratan kesehatan untuk masuk ke Indonesia, seperti kewajiban memperlihatkan hasil negatif tes RT-PCR di negara asal, dengan waktu maksimal pengambilan sampel 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, semestinya sudah merupakan proteksi perbatasan. Belum lagi ditambah dengan keharusan menunjukkan bukti telah menerima vaksin COVID-19 berdosis lengkap (Dirjen Imigrasi, Kemenhunkam 2021).


Kedua, keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan beberapa Peraturan Presiden (Perpres) terkait keberadaan orang asing selama satu dekade ini sudah tepat. Perpres 125/ 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Perpres 20/ 2018 berkenaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, seharusnya dapat merangkul pemangku-pemangku kepentingan yang mungkin selama ini terpecah oleh lingkup sektoral atau kebidangan kerja masing-masing. Perpres tersebut menjawab persilangan antara pertimbangan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan ekonomi, atau setidaknya mampu memberikan landasan logis akan keberadaan orang asing di negeri ini. Terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), terdiri dari langgam unsur seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Bea Cukai, Dishub dan Pemerintah Daerah, lebih mempertegas rangkulan sektor terkait.


Ketiga, kegaduhan publik di persoalan orang asing tampaknya adalah irisan dari atensi berlebihan terhadap istilah orang asing itu sendiri. Masih lekat dalam ingatan publik gaduh pemberian 1600 e-KTP bagi WNA berusia 17 tahun dan telah memegang izin tinggal tetap (CNN Indonesia 2019). Meski angka 1600 merupakan akumulasi pemberian e-KTP berbahasa Inggris oleh Kemendagri sejak 2013, kurangnya lansiran penjelasan praktik baik disini bisa saja membentuk kesalahpahaman. Warta ini bisa saja ditafsirkan campur baur dengan orang asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, tanpa dokumen, atau menggunakan paspor palsu dan visa palsu. Kegalauan publik bisa juga disebabkan adanya orang asing menetap di Indonesia dengan melebihi izin tinggal, bahkan bekerja tanpa visa kerja. Kekeruhan pemahaman publik ditambah adanya pemberitaan kasus-kasus pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit.


Antisipasi-solusi apa yang dapat dilakukan? Integrasi data berbasis geospasial adalah tajuk penting untuk lebih serius dicermati kembali. Terintegrasinya data kedatangan WNA di wilayah pintu masuk Indonesia dengan data aktivitas mereka di daerah adalah kunci pemantauan. Basis sistem informasi jejaring antar kewilayahan dan antar kebidangan dapat menambah bobot pengawasan. Keseriusan menelaah kembali wacana integrasi data ini memberi peluang perbaikan bagi eksekutor pengawasan orang asing di daerah, utamanya saat melakukan link-and-match antara dasar pemberian izin masuk ke Indonesia dengan aktivitas yang dilakukan di destinasi tujuan. Pusat data perlintasan di pintu masuk atau tempat pemeriksaan imigrasi seharusnya berjejaring dengan keimigrasian daerah. Bukankah ini adalah semangat Otonomi Daerah? Spirit 'otonom' mungkin perlu juga dimaknai ulang. Seringkali spirit ini lebih dimaknai dan dibobotkan pada semangat kedaulatan dan semangat swatanra, dibandingkan antusiasme berkolaborasi.


Memulai edukasi publik berisi penjelasan kepada masyarakat ihwal pemantauan orang asing adalah perlu. Bagaimanapun, masyarakat adalah garda depan yang berhadapan dengan orang asing. Edukasi ini selayaknya memuat penjelasan lugas perihal masih berdatangannya orang asing selama PPKM. Pembeberan tetap-tempuh protokol kesehatan bagi corak pekerjaan tertentu, semisal tenaga kesehatan asing dan TKA yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan strategis nasional (Kawasan Ekonomi Khusus, Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah penting. Capaian edukasi publik dapat dtinjau melalui bentukan platform daring interaktif. Misal, ketepatan penafsiran publik berkenaan prinsip percepatan pertumbuhan ekonomi timbal balik (resiprokal), sehubungan pembebasan visa bagi 129 negara pada Perpres 21/ 2016.


Padanan aksi kolaboratif (tetapi kreatif) pemerintah juga dapat dilakukan dengan melebarkan sayap kolaborasi. Apakah memungkinkan bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenlu, Kemenhunkam meninjau ide pemberian izin kerja terbatas bagi turis asing? Belajar dari pengalaman Australia misalnya, pemerintah setempat memberi pilihan Visa Bekerja dan Berlibur (Work and Holiday). Pilihan diperuntukkan untuk orang asing berpendidikan sekaligus berkeinginan untuk berpergian dan bekerja selama 12 bulan di Australia. Visa ini memperbolehkan mereka bekerja terbatas di periode bekerja sementara. Sehaluan, penyederhanaan prosedur tempuh izin kerja orang asing dan peniadaan pembayaran tunai bagi tenaga kerja asing, disertai potongan nilai pajak lebih tinggi dibanding tenaga kerja lokal, barangkali sanggup menengahi kegaduhan masyarakat atas keberadaan orang asing di Indonesia. Sedikitnya, aksi-aksi tersebut mampu menakar seberapa tepat keberadaan mereka, dan memilah orang asing mana yang laik untuk Kita biarkan masuk ke negeri ini.


Riswanda adalah pemerhati kebijakan, peneliti dan pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Editor: Redaksi

Terkini

Keniscayaan hadirnya UU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 10:28 WIB

Mendemokrasikan Kampanye: Sebuah Catatan Kebijakan

Jumat, 7 Januari 2022 | 09:46 WIB

Membicarakan Capacity Building

Sabtu, 25 Desember 2021 | 19:00 WIB

Pendidikan Tanggap Dunia Kerja

Minggu, 12 Desember 2021 | 06:00 WIB

Catatan UU Ciptaker Selepas Putusan MK

Minggu, 5 Desember 2021 | 06:27 WIB

Meningkah Permendikbudristek 30 Tahun 2021

Senin, 29 November 2021 | 21:00 WIB

De-generasi Petani: Sorotan Sosial-Politik

Senin, 22 November 2021 | 06:37 WIB

Menaksir Intervensi Sosial

Rabu, 10 November 2021 | 18:30 WIB

Menyambung Daya Tahan Sosial Selepas Pandemi

Rabu, 3 November 2021 | 10:15 WIB

Memadamkan Ruang Bisnis Pornografi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:40 WIB

Cipta Daya Saing Unggul

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB

Inovasi Sektor Publik: Apakah Sekadar Slogan?

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:21 WIB

Mempertikaikan RUU PKS

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Mengurai Regulasi Tembakau

Kamis, 30 September 2021 | 20:26 WIB

Mungkinkah Menihilkan Kekerasan pada Anak?

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB

Perihal Ketenagakerjaan

Rabu, 15 September 2021 | 21:54 WIB

Mengulas Kemerdekaan Belajar

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:49 WIB
X