BANTENRAYA.COM – Anggota DPRD Provinsi Banten Muhsinin didaulat menjadi Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ABPEDNAS Provinsi Banten.
Muhsinin dipilih secara aklamsi oleh seluruh BPD kabupaten se Provinsi Banten untuk menduduki jabatan DPD ABPDENAS Provinsi Banten pada Selasa 6 Mei 2025.
“Iya saya ditunjuk jadi Ketua DPD ABPDENAS tingkat provinsi. Saya dipilih secara aklamasi hari Selasa kemarin di Ponpes saya di Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu,” ujar Muhsinin, Jumat 9 Mei 2025.
Ia mengungkapkan, pemilihan Ketua DPD ABPDENAS Provinsi Banten dihadiri langsung oleh Ketua DPP ABPDENAS Indra Utama.
“Awalnya ada tiga kandidat, saya tadinya tidak mau karena banyak organisasi yang saya pimpin,” katanya.
Baca Juga: Rincian Gaji ke-13 ASN yang akan Cair Sebentar Lagi, Benar-benar Calon Menantu Idaman Nih?
Namun para perwakilan BPD se Banten meminta audiensi dengan Muhsinin di ruang Komisi V DPRD Provinsi Banten.
“Akhirnya dari seluruh kabupaten itu secara aklamasi memohon kepada saya untuk memimpin,” tuturnya.
Politikus Golkar ini mengungkapkan, pelantikan pengurus DPD ABPDENAS Provinsi Banten akan digelar 19 Mei mendatang.
“Inysa Allah langsung dari pusat yang melantik,” paparnya.
Baca Juga: Nonton The Haunted Palace Episode 7 Sub Indo Full Movie Beserta Spoiler
Muhsinin menuturkan, jumlah BPD se Provinsi Banten sebanyak 1.238 yang tersebar di seluruh desa.
“BPD ini kan dewannya pemerintaj desa, kita harus fungsikan semaksimal mungkin fungsi pengawasannya,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini tidak ingin BPD hanya ada lembaganya saja namun fungsinya dan perannya tidak maksimal.
“BPD tingkat desa mitranya kepala desa, tingkat kecamatan mitranya camat, tingkat kabupaten mitranya bupati, dan tingkat provinsi mitranya gubernur,” ujarnya.
Baca Juga: Bepergian dengan Balita? Ini Barang yang Harus Ada di Dalam Tas
Ia mengimbau, seluruh pengurus BPD di Banten agar membangun sinergitas dengan pemerintah di tiap tingkatannya masing-masing terutama dalam mendukung program ketahanan pangan di seluruh desa.
“Program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden kita Pak Prabowo harus didikung. Kita sebagai BPD harus proaktif karena BPD ini dewannya pemerintah desa,” tuturnya.***
