• Senin, 4 Juli 2022

Fenomena Undur Diri Pejabat Pemprov Banten Bak Drama di Bioskop

- Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:21 WIB
Fitron
Fitron

SERANG, BANTEN RAYA- Anggota DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan menyoroti 21 pejabat di lingkup Pemprov Banten yang mengundurkan diri pada waktu yang berdeketan. Bahkan, ia menilai hal itu sepeti drama yang diputar di bioskop.


"Sudah 21 pejabat, sudah macam drama yang diputar di XXI. Jangan ada drama yang lebih mengemuka dari pada keunggulan kompetitif kinerja," ujarnya kepada bantenraya.com, Rabu (25/8/2021).


Seperti diketahui, sebelum Al Muktabar yang mundur dari jabatan Sekda Banten, ada 20 pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten ramai-ramai mengajukan pengunduran diri. Mereka kecewa dengan penetapan mantan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinkes Banten LS sebagai tersangka kasus pengadaan masker KN95 dan dinilai tidaknya ada upaya perlindungan dari pimpinan.


Politikus Partai Golkar itu berharap, Al Muktabar menjadi pejabat terakhir yang meninggalkan jabatan di saat penting. Ia juga berharap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dapat membawa kepemimpinan di Banten layaknya seorang bapak.


BACA JUGA: Undur Diri Al Muktabar Disebut Sebagai Langkah Cerdas, Kok Bisa?


"Bapak itu mengulurkan tangan saat anaknya bandel sekalipun. Bapak itu menyediakan waktu untuk mendengarkan meski keluhan pegawainya itu urusan pribadinya. Bapak itu tidak mendengarkan bisik-bisik satu orang, tapi lapang dada mencoba memahami semua pendapat anaknya," katanya.


Selain itu, lanjut Fitron, seorang bapak juga membimbing sampai pegawainya bisa menemukan kesempurnaan kerjanya. Mereka tidak dibiarkan salah dan tidak boleh menularkan kesalahannya. Bapak tidak akan membiarkan anaknya kabur dari rumah meski sebesar apapun persoalan yang dihadapi.


"Bapak ingin mengajak semua pegawainya merayakan kesuksesan pembangunan bersama sama diakhir masa jabatannya," ungkapnya.



Ia menegaskan, pemimpin itu dai bukan hakim. Dai tidak menghakimi, tidak membuat kesalahan atau kelalaian pegawainya untuk di hukum. Dai membimbing, mengajak bicara dan mencegah sekecil apapun kelalaian dan kesalahan. Berbeda jika gubernur itu hakim.


Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Halaman:

Editor: Dewa

Tags

Terkini

X