• Rabu, 20 Oktober 2021

Pengamat : Pengadaan Hand Sanitizer di BPBD Banten Harusnya Diproses Hukum

- Senin, 21 Juni 2021 | 21:53 WIB
Hand sanitizer
Hand sanitizer

SERANG, BANTEN RAYA - Pengamat hukum menilai pengadaan hand sanitizer melalui anggaran belanja tak terduga (BTT) Covid-19 tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten senilai Rp2,5 miliar sudah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karenanya, hal itu dapat diproses oleh aparat penegak hukum (APH).


Pengamat hukum Donny Suwardi mengatakan, berdasarkan pemberitaan Banten Raya edisi Jumat (18/6/2021) dengan judul Pengadaan Hand Sanitizer Sempat Bermasalah, sudah banyak yang memenuhi unsur pidana, dan bisa diproses hukum oleh APH.


"Iya kesalahannya cukup banyak, ini seharusnya tidak hanya melakukan pengembalian saja, karena unsur tindak pidananya sudah ada. Pengembalian bukan berarti menghapuskan perbuatannya, karena sudah terjadi, tapi jadi iktikad baik (pengembalian)," kata Donny.


Pensiunan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Negeri Serang itu menjelaskan ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan pengecekan atau meminta contoh barang dan tidak mengklarifikasi sumber hand sanitizer, maka sudah menjadi kesalahan yang fatal.


BACA JUGA: Setelah Masker, Pengadaan Hand Sanitizer BPBD Banten Juga Sempat Bermasalah


"Dia tidak mengecek, memeriksa dari penyedia. Seharusnya memeriksa produsennya dari mana, harusnya menyebutkan produksinya dari mana, laboratoriumnya gimana, kesehatannya gimana, higienisnya gimana dan sebagainya," jelasnya.


Kemudian, Donny melanjutkan penyedia dalam hal ini PT Dewo Sejahtera Bersama (DSB), seharusnya menjadi penyedia tunggal, dalam pengadaan hand sanitizer tersebut.


"Lalu ketersediannya, dia sanggup tidak menyediakan 66 ribu. Tidak boleh kurang. Itu harus satu produsen, itu salah (dari dua penyedia), karena dalam kontraknya harus disebutkan dua. Kemudian dia tidak bisa menyebutkan yang 8 ribu (hand sanitizer), itu ilegal enggak jelas asalnya," lanjutnya.


Selain itu, Donny menambahkan PT DSB) itu tidak memiliki izin produksi dan izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sehingga hand sanitizer tersebut dianggap tidak layak untuk digunakan.

Halaman:

Editor: Dewa

Tags

Terkini

Gubernur Banten Buka Opsi Bubarkan PT BGD

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:00 WIB

2022, Pemprov Banten Bangun 3 Rumah Sakit Sekaligus

Rabu, 13 Oktober 2021 | 06:30 WIB
X