BANTENRAYA.COM – Ratusan honorer Tenaga Kesehatan atau Nakes dan non Nakes menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Setda, dan DPRD Kabupaten Pandeglang pada Kamis, 16 Januari 2025.
Dalam aksinya, mereka menagih janji Bupati Pandeglang Irna Narulita yang akan memerjuangkan nasib honorer diangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tanpa seleksi.
Namun janji manis Bupati Irna Narulita dinilai oleh para tenaga honorer hanya omong doang atau Omdo.
Baca Juga: Tren Kopi Shop di Kota Serang Makin Menjamur, Jadi Daya Dongkrak Ekonomi Baru
Pantauan Banten Raya, aksi dimulai pukul 11.00 WIB.
Awalnya, tenaga Nakes berkumpul di Alun-alun Pandeglang dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian.
Kemudian, mereka melakukan aksi longmarch dari Alun-alun ke gedung Setda Pandeglang, dengan membawa spanduk diantaranya bertuliskan ‘Biduan saja dibayar mahal, masa bidan dibayar sukarela’.
Selesai menyampaikan aspirasi di gedung Setda, mereka bergeser ke gedung DPRD Pandeglang.
Kemudian melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang yang berjanji akan memerjuangkan nasib tenaga honorer.
“Mati-matian kami bantu ibu Bupati Irna. Tapi ibu gak bantu kami. PPPK penuh waktu harga mati. Pantang pulang sebelum tanda tangan,” kata seorang orator.
Baca Juga: CF Moto Hadir di Banten! Diler Cabang Serang Tawarkan Promo MenarikUnit Sepeda Motor Terbaru
Kata dia, janji Bupati Irna Narulita harus ditepati.
Sehingga dia menagih agar Pemkab Pandeglang bisa memperhatikan nasib mereka.
BACAJUGA:
“Kepada Bupati Irna, tolong penuhi janjinya, tolong berikan kami hadiah terbaik diakhir masa jabatan ibu, karena ibu sudah berjanji kepada kami,” ujarnya.
Dia mengaku, terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang kesehatan.
Dia meminta, Pemkab Pandeglang untuk memerjuangkan status tenaga honorer dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Kami tidak mau jadi honorer paruh waktu, kami ingin penuh waktu,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Pandeglang, Helda menuntut, pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK.
Mereka menuntut perubahan status dari tenaga honorer paruh waktu menjadi penuh waktu.
Baca Juga: Kasus PMK Naik, Pemprov Banten Perketat Pengawasan dan Vaksinasi
“Kami ingin status kami diperjuangkan menjadi penuh waktu. Kalau penuh waktu kami siap totalitas,” terangnya.***
