PANDEGLANG, BANTEN RAYA –
Wakil Bupati Tanto Warsono Arban menginginkan pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemkab Pandeglang mendapatkan pengawalan dari Komisi Informasi Pemprov Banten.
Permintaan ini disampaikan Tanto pada rapat monitoring dan evaluasi informasi publik dari Komisi Informasi di gedung Setda Pandeglang, Rabu (3/3/21).
Tanto menyebutkan, informasi sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan informasi ini perlu mendapatkan pendampingan dari Komisi Informasi.
BACAJUGA:
“Kami mohon pendampingan dan pengarahannya dari Komisi Informasi agar informasi publik di Pandeglang lebih baik lagi,” harapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan perbaikan terhadap informasi publik, termasuk dalam mengelola website di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) hingga desa.
“Sebetulnya website di OPD sudah berjalan dan desa juga sudah memiliki website, sekarang tinggal kita jalankan. Memang tidak mudah, tapi Insya Allah keterbukaan informasi publik untuk masyarakat, terutama desa ini bisa terwujud,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pemprov Banten Hilman mengatakan, keterbukaan informasi publik di Pandeglang sudah berjalan baik, namun perlu dimaksimalkan. Terutama pengelolaan informasi ditingkat desa.
“Kita mengapresiasi Pemkab Pandeglang karena sampai saat ini tidak ada permohonan PSI. Kita ingin mendorong dan bersama-sama dengan Pemkab Pandeglang kedepan bagaimana informasi sampai ke desa. Kalau dilihat dari komitmen Pemkab Pandeglang cukup bagus karena sudah ada beberapa aplikasi yang disiapkan,” terangnya. (yanadi)
