TAPD Banten Terseret Kasus Korupsi Hibah Ponpes, Begini Kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar

BANTENRAYA.COM – MA menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ikut bertanggung jawab pada kasus korupsi dana hibah pondok pesantren (hibah ponpes) yang melibatkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FSPP).

Dalam putusan kasasi kasus hibah ponpes yang diputus oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi Suhadi, TAPD tidak menolak nota dinas yang dibuat terdakwa II atau Toton Suriawinata sebagai Ketua Tim Evaluasi dalam kegiatan hibah ke FSPP tahun 2018 dan 2020.

Dalam putusan MA soal kasus hibah ponpes yang salinannya didapatkan Bantenraya.com disebutkan hal-hal yang mmeyeret TAPD.

Baca Juga: Terbaru! 10 Link Twibbon Valentine 2023 Dengan Desain Cantik Berwarna Merah Muda dan Hiasan Hati

"Tidak ditemukan fakta adanya penolakan, perbaikan atau penyempurnaan Nota Dinas dari Terdakwa II yang menjadi dasar TAPD untuk menetapkan anggarannya. Sehingga Biro Kesra tidak mengetahui bagaimana proses pembahasan usulan anggaran yang telah disampaikan kepada Tim TAPD," bungi putusan tersebut.

Dalam sistem pemerintah di daerah, TAPD beranggotakan sejumlah pejabat, salah satunya adalah Sekda Provinsi Banten.

Pada saat itu, Sekda Banten dijabat oleh Al Muktabar yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Banten.

Baca Juga: Walikota Cilegon Helldy Agustian Resmikan Gedung SMP Negeri 12 dan 13, Mimpinya Terwujud

Menanggapi putusan itu, Al Muktabar mengaku baru membaca sekilas putusan MA tersebut.

Dari hasil bacaannya, dia menyimpulkan bahwa tidak ada masalah pada proses yang dilakukan TAPD ketika dana hibah ponpes itu diproses.