Selain FSPP, Tim TAPD Pemprov Banten Juga Kini Ikut Terseret Kasus Hibah Ponpes

BANTENRAYA.COM - Selain Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten juga terseret dalam kasus korupsi hibah untuk pondok pesantren (hibah ponpes) tahun 2018 senilai Rp 66,280 miliar.

Fakta kasus hibah ponpes itu terungkap dalam putusan kasasi mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso, nomor 5656/K/Pid.Sus/2022. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah diputus pada Kamis 13 Oktober 2022.

Putusan kasasi kasus hibah ponpes yang diputus oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi Suhadi, dengan hakim anggota Suharto dan Ansori.

Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Banten Kecam Pembakaran Alquran, Sebut Sebagai Virus Jahat yang Keterlaluan

Dalam amar putusan disebutkan tim TAPD Pemprov Banten tidak melakukan penolakan atas nota Dinas yang dibuat terdakwa II atau Toton Suriawinata sebagai Ketua Tim Evaluasi dalam kegiatan hibah ke FSPP tahun 2018 dan 2020

"Tidak ditemukan fakta adanya penolakan, perbaikan atau penyempurnaan Nota Dinas dari Terdakwa II yang menjadi dasar TAPD untuk menetapkan anggarannya," tuturnya.

"Sehingga Biro Kesra tidak mengetahui bagaimana proses pembahasan usulan anggaran yang telah
disampaikan kepada Tim TAPD," dikutip dari amar putusan kasasi Mahkamah Agung.

Baca Juga: Ratusan Pejabat Pemkab Serang Dilantik, Bupati Langsung Wanti-wanti Bekerja Tak Hanya Menggugurkan Kewajiban

Disebutkan juga, dalam proses pencairan Biro Kesra selaku pelaksana kegiatan bantuan hibah uang telah mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

"Terjadi kesalahan dalam dokumen pencairan, namun pihak BPKAD sama sekali tidak penah melakukan penolakan, perbaikan atau penyempurnaan atas
dokumen pencairan yang diusul kan oleh Biro Kesra, sehingga terjadi pengeluaran atas beban yang tidak seharusnya," jelasnya.