Ibarat Langit dan Bumi, Upah Honorer di Lingkungan Pemprov Banten Tak Sesuai dengan UMP dan UMK

BANTENRAYA.COM --- Honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengajukan kenaikan upah karena honor yang ada saat ini dinilai masih jauh dari kata layak.

Para honorer ini sesungguhnya sudah menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak namun sampai saat ini belum mendapatkan kepastian.

Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, honor yang diterima oleh para honor yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten saat ini masih sangat tidak layak bahkan jauh berada di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Baca Juga: Daftar Tarif Bus PO Juragan 99 Jakarta ke Malang, Siap-siap Liburan Akhir Tahun

Padahal sejumlah harga kebutuhan pokok sudah naik yang disebabkan oleh adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga gas, kenaikan listrik, dan lain-lain.

“Karena itu kami menuntut agar Pemerintah Provinsi Banten menaikkan honor kami,” kata Taufik, Kamis, 1 Desember 2022.

Dia mengungkapkan, usulan kenaikan honor bagi para honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebetulnya sudah diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten sejak beberapa tahun yang lalu.

Baca Juga: Jepang Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022 Sebagai Juara Grup E , Samurai Biru Asia itu Tebas Spanyol 2-1

Namun usulan ini rupanya masih belum ditindaklanjuti oleh TAPD maupun oleh kepala daerah. Padahal menurutnya para honorer sangat berjasa dalam membantu pembangunan di Provinsi Banten.

Saat ini, honor yang diterima para honorer disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Mereka yang memiiki pendidikan tingkat SD sampai SMP memiliki honor sebesar Rp1.800.000.

Honorer dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK mendapatkan honor sebesar Rp1.950.000.

Baca Juga: Tak Kunjung Bayar Utang Rp1,9 Miliar, Furtasan Ali Yusuf Sita Aset Milik Haerul Jaman

Sementara yang memiliki tingkat pendidikan D3 memiliki honor Rp2.100.000.

“Untuk yang memiliki pendidikan D4 sampai dengan S1 memiliki honor Rp2.250.000 dan untuk yang berpendidikan S2 memiliki honor Rp2.500.000,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Provinsi Banten untuk tahun 2023 yang akan datang seluruhnya mengalami kenaikan.

Karena itu dia mempertanyakan mengapa honor bagi para honorer tidak ikut naik.

Alasan Pemerintah Provinsi Banten yang mengatakan tidak ada anggaran untuk kenaikan honor bagi honorer menurutnya tidak berdasar.

Sebab pada APBD 2023 semua anggaran mengalami kenaikan mulai dari anggaran infrastruktur sampai dengan anggaran pengadaan bahkan perjalanan dinas.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ahmad Jazuli Abdillah mengatakan, aspirasi para honorer ini telah disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Sekda Provinsi Banten, bahkan Penjabat Gubernur Provinsi Banten.

Namun, politisi Partai Demokrat ini menilai aspirasi itu belum juga direalisasikan. Ini dapat dilihat dari struktur APBD Provinsi Banten tahun 2023 yang tidak mencantumkan kenaikan honor para honorer.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten beberapa waktu yang lalu, secara pribadi Jazuli telah mengingatkan kepada Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar agar ketika APBD Provinsi Banten tahun 2023 mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, maka bila ada anggaran yang dihapus atau dialokasikan ke anggaran yang lain dia meminta agar anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan honor bagi para honorer di Provinsi Banten. ***