Sanuji dan Isro Mi'raj Jabat Tangan Erat, Ternyata Ini yang Dilakukan

BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon berencana menghapuskan retribusi izin trayek angkutan umum. 

Retribusi izin trayek angkutan umum tersebut dinilai sudah tidak relefan dan sumbangan untuk pendapatan asli daerah atau PAD sangat kecil.

Rencana penghapusan retribusi izin trayek angkutan umum tersebut dilakukan dengan tahapan usulan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek. 

Baca Juga: Toko Permen di Jepang Ini Selama 2 Tahun Hanya Membuka Sebagian Pintunya, Ternyata Alasannya Buat Terharu

Usulan pencabutan Perda tersebut telah disampaikan Pemkot Cilegon melalui Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon pada Kamis, 1 Desember 2022.

Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta menyerahkan draf Pera kepada Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'raj, keduanya berjabat tangan dengan erat.

Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, retribusi izin trayek akan dihapuskan setelah terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 5 tahun 202.

Baca Juga: Fenomena Langka, Ribuan Ikan Lundu di Sungai Ciujung Kabupaten Serang Naik ke Permukaan

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian aturan atau deregulasi terhadap peraturan daerah yang ada.

“Perda Kota Cilegon nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, juga mengatur tentang tata cara izin trayek, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi,” kata Sanuji.

Perda Kota Cilegon nomor 12 tahun 2012 agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Baca Juga: Sinopsis dan Link Nonton Kupu-Kupu Malam Episode 3A juga B: Ini Awal Pertemuan Raffi dan Laura

Selain itu, PAD dari retribusi izin trayek dalam lima tahun terakhir mengalami tren negatif. 

“Pada kurun waktu 2018 Rp 22 juta. Dan pada 2021 hahnya terealisasi sekitar Rp 8 juta,” ucapnya.