Program Pra Kerja Berlanjut, Ekonom Beri Apresiasi hingga Sebut Inisiasi yang Baik

BANTENRAYA.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan pada tahun 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 triliun untuk program Pra Kerja dengan target penerima 1,5 juta orang.

Menanggapi hal tersebut, ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini.

Baca Juga: Seret Order Usai Keok dari Darman, Remon Preman Pensiun 6 Alih Profesi Jadi Sopir Angkot

”Sekarang pemerintah memutuskan untuk melanjutkan, ini inisiasi yang baik mengingat juga ini kembali pada tujuan awal untuk meningkatkan skill pekerja," ujarnya Yusuf Selasa 4 Oktober 2022.

"Yang saya kira di beberapa studi menunjukan memang, skill pekerja kita masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan agar siap masuk ke lapangan kerja,” katanya.

Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri.

Baca Juga: Bang Edi Preman Pensiun 6 Ditanya Perempuan Cantik Ini Cara Masuk XTC: Boro-boro Ngertilah, Hufff!

“Memang Kartu Pra Kerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tadi. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan," ungkapnya.

"Tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ sebut Yusuf.

Kartu Pra Kerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu.

Baca Juga: INFO LOKER di PT Dua Kelinci, Berikut Kualifikasi dan Cara Melamar Lowongan Via Online

Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini yaitu tentang penyaluran tenaga kerja.

”Memang tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill," tuturnya.