• Sabtu, 3 Desember 2022

Kini Jadi Lubang Raksasa, Penambangan di Gunung Pinang Diduga Ilegal

- Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB
Warga Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin, Kabupaten Serang memprotes aktivitas penambangan galian C di sekitar Gunung Pinang, Minggu 25 September 2022. DPRD Kabupaten Serang akan melakukan pemanggilan terhadap para penambang. (Rahmat Tanjung/Bantenraya.com)
Warga Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin, Kabupaten Serang memprotes aktivitas penambangan galian C di sekitar Gunung Pinang, Minggu 25 September 2022. DPRD Kabupaten Serang akan melakukan pemanggilan terhadap para penambang. (Rahmat Tanjung/Bantenraya.com)

BANTENRAYA.COM --- Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Budi Kurniawan mengatakan, saat ini setahu dirinya tidak ada lagi penambang di Gunung Pinang yang mengantongi izin.

Perusahaan terakhir yang berizin adalah untuk komoditas tanah urugan atas nama PT Bait Maal. Masa berlaku izin menambang yang dikantongi PT Bait Maal saat ini sudah habis dan tidak diperpanjang.

“Di Gunung Pinang itu untuk yang berizin sudah enggak ada kalau yang sekarang. Berdasarkan obrolan dengan penambang juga enggak ada yang izin di situ,” ujar Budi kepada Banten Raya.

Baca Juga: Mengenal 5 Karakter Anime Ao Ashi Season 2 Mulai dari Sifat hingga Pengisi Suaranya

Budi mengungkapkan, sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disahkan, segala izin tentang pertambangan ditarik ke pemerintah pusat.

Saat ini, izin pertambangan dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sehingga, dinas terkait di daerah tidak memiliki kewenangan apa pun, termasuk memberikan rekomendasi ketika izin diproses, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Budi mengungkapkan, biasa ada dua izin penambangan. Izin pertama, adalah izin eksplorasi di mana pada proses ini perusahaan akan melakukan upaya untuk mengetahui potensi apa saja yang bisa diambil dari lahan pertambangan tersebut. Izin kedua yaitu izin eksploitasi, yaitu izin untuk pengambilan material yang ada pada tambang.

Baca Juga: ICMI Banten Ingatkan Pemda dan Penyelenggara Pemilu Netral di Pemilu 2024

Namun, sebelum izin eksploitasi keluar pengusaha harus membuat sejumlah dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, mulai dari studi kelayakan (FS), UKL UPL, amdal, OP, sampai dengan IUP eksploitasi.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPID Banten Ajak Masyarakat Ikut Awasi Isi Siaran

Jumat, 2 Desember 2022 | 17:29 WIB

Harga Tomat Naik Hampir 3 Kali Lipat

Jumat, 2 Desember 2022 | 17:23 WIB
X