BLT Lebih Efektif Lindungi Masyarakat Rentan Jika Harga BBM Benar-benar Naik

BANTENRAYA.COM - Masyarakat rentan harus dilindungi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM.

Bansos BLT dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggung jawabkan datanya.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mencontohkan, saat harga minyak goreng meroket, pemerintah dengan cepat menggelontorkan BLT.

Baca Juga: BWF World Championships 2022, Ganda Putra Indonesia Bisa Perang Saudara di Babak Ini

Kenaikan harga BBM nanti pasti akan mempengaruhi harga pangan, yang langsung terasa pada Masyarakat rentan.

“Sehingga kenaikan harga pangan terasa di masyarakat bawah, yang komponen dan proporsi belanja buat makanan tinggi yaitu 20 sampai 40 persen, itu perlu dilindungi, mekanisme BLT terbukti bisa didata dan dihitung,” ujarnya, Selasa 16 Agustus 2022.

‘Beban’ Subsidi BBM sudah sangat membebani APBN, padahal dampaknya tidak produktif.

Baca Juga: Hadiri HPN Bussines Forum, Ini Hal yang Disampaikan Walikota Helldy

“Subsidi BBM regresif ya, cenderung dinikmati yang semakin kaya, semakin banyak mobil, semakin banyak jalan," ungkapnya.

"Sebelumnya, Pak Presiden Jokowi pada 2014 bisa menyampaikan kepada publik bahwa fungi dan dampak ke masyarakat lebih baik jika subsidi dipotong,” jelas Berly yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia ini.

Ini saatnya pemerintah untuk ‘taking the hard choice’. “Dan menjelaskan ke masyarakat dan memitigasi dampak pada masyarakat, elemen yang paling rentan,” kata Berly.

Baca Juga: 15 Link Twibbon Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 yang Punya Desain Menarik dan Kece

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengisyaratkan pemerintah akan mengkaji sistem penyaluran subsidi BBM dan opsi kenaikan harga BBM.

“Di tengah kenaikan harga-harga energi, Indonesia masih melakukan subsidi ataupun memanfaatkan kekuatan fiskal untuk menyerap sebagian daripada kenaikan harga pangan maupun energi," tuturnya.

"Sedangkan negara-negara lain melakukan “pass-through” yang berarti harga energi ditransmisikan kepada masyarakat,” ungkap Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.