Apa Itu PSE Kominfo dan Daftar Aplikasi yang Diblokir Pemerintah Hari Ini, Rabu 20 Juli 2022

Arti dari PSE dan apikasi yang akan diblokir pemerintah (Pixabay/LoboStudioHamburg)

BANTENRAYA.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengumumkan lewat konferensi pers soal batas waktu Penyelenggara Sistem Elektroniki (PSE).

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib mendaftarkan entitasnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Batas waktu untuk pendaftaran ini akan berakhir pada 20 Juli 2022, ada berbagai platform digital yang nantinya akan di blokir jika tidak melakukan pendaftaran kepada Kominfo.

Dikutip Bantenraya.com dari laman Kominfo, pendaftaran PSE tersebut bertujuan untuk menciptakan ruang internet yang aman bagi pengguna di Indonesia.

Adapun pendaftaran PSE diakses melalui sistem One Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), mengacu pada Permen Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bagi PSE yang tidak mendaftarkan entitasnya pada Kominfo setelah lewat 20 Juli 2022, maka pihak Kementerian akan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik terkait (access blocking).

Lantas apa sih sebenarnya PSE? Simak artikel ini sampai selesai karena akan dijelaskan secara detail.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.

PSE dibagi menjadi dua, yakni lingkup privat dan lingkup publik.

Adapun PSE lingkup publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.

Contoh PSE lingkup publik ada aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial, PeduliLindungi dari Kementerian Kesehatan dan Kominfo, hingga Mobile JKN dari BPJS Kesehatan dll.