Bahas Restorative Justice Bersama Untirta, Kajati Banten Khawatir Sikap Musyawarah yang Semakin Terkikis

BANTENRAYA.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melaksanakan seminar.

Seminar dari Untirta dan Kejati Banten asalah dalam rangka HUT Adhiyaksa ke-62 bertajuk ‘Tindak Pidana melalui Restorative Justice’, di Aiuditoium Kampus Untirta, Sindangasri, kabupaten Serang, Rabu 6 Juli 2022. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Banten Leonard Eben Ezer, Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.

Baca Juga: Profil Julianto Eka Putra Motivator Viral yang Terdakwa Kasus Pelecahan Seksual

Turut hadir Wakil Kepala Kejati Banten Marang, Pemerhati Budaya Khatib Mansur, Direktur Utama Banten Banten Mashudi dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum (FH) Untirta Rena Yulia.

Menurut Leonard, sebagaimana diketahui bahwa dalam restorative justice pada prosesnya adalah berpegang teguh kepada musyawarah, atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Maka dari itu, Kejati Banten pun tergerak untuk memberikan pengetahuan ini kepada mahasiswa, dan berharap ke depan mahasiswa Hukum di Untirta ahli dalam bidang hukum dan bisa melanjutkan perjuangan Kejati Banten.

Baca Juga: Tak hanya Pelecehen Seksual, Julianto Eka Putra Motivator Juga Terduga Eksploitasi ke Karyawan

“Saya berdoa Mahasiswa Hukum Untirta Banten ini kelak jadi Kepala Kejati," katanya.

"Apalagi bagi mahasiswa Hukum yang berasal dari Banten, saya harap bisa meneruskan perjuangan Kejati, karena kita harus melihat ke belakang, betapa hebatnya Kesultanan Banten," ungkapnya. 

Ia menilai, Provinsi Banten adalah daerah budaya dan agamanya luar biasa kuat. Jadi masyarakat Banten harus bangga dan sangat cocok dengan tema diskusi hari ini yakni restorative justice.

Baca Juga: MUDAH! Begini Cara Download Lagu dari YouTube, Dijamin Berhasil

Menurutnya, pada saat ini ada banyak kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

"Hal tersebut akhirnya menimbulkan kekhawatiran ke depan sikap musyawarah semakin terkikis," katanya.

"Ke depan, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi para mahasiswa hukum dalam menyikapi permasalahan hukum yang terjadi," ujarnya.