• Minggu, 2 Oktober 2022

Penghapusan Tenaga Honorer, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang: Berpotensi Lumpuhkan Pelayanan Publik

- Selasa, 5 Juli 2022 | 21:54 WIB
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi. (Rahmat Tanjung/Banten Raya)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi. (Rahmat Tanjung/Banten Raya)

 

BANTENRAYA.COM - Kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer dinilai akan mengganggu pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Sementara itu pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK akan mengganggu keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, keberatan terhadap rencana penghapusan honorer yang disampaikan oleh para gubernur sangat berasalan karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut dinilai kurang pas.

Baca Juga: Buaya di Pantai Batu Saung Anyer, Disporapar Pastikan Aman

"Alasan pertama kondisi keuangan daerah seperti Kabupaten Serang belum jelas, kedua berapa ribu honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi yang akan dihapus, dampaknya luar biasa terutama terhadap kehidupan mereka," ujar Mansur saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 5 Juli 2022.

Ia menjelaskan, banyak organisasi perangkat daerah (OPD-OPD) di lingkungan Pemkab Serang dan lembaga pendidikan yang menggunakan jasa honorer.

"Kalau guru honorer dihapus siapa nanti yang mengajar, masa guru pakai outsourcing. Yang jelas pelayanan pasti akan terganggu," katanya.

Baca Juga: Pemkab Serang Berpeluang Dapatkan KLA Kategori Madya

Halaman:

Editor: Ahmad Marjuki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Puluhan ASN di Lebak Mendaftar Panwascam

Minggu, 2 Oktober 2022 | 21:46 WIB

Semalam, Lebak Selatan Digoyang 2 Kali Gempa

Minggu, 2 Oktober 2022 | 21:43 WIB

Jembatan Gantung di Kabupaten Serang Membahayakan

Minggu, 2 Oktober 2022 | 21:29 WIB

KPK Ajak Kiai, Ulama dan Santri Berantas Korupsi

Minggu, 2 Oktober 2022 | 21:26 WIB
X