• Sabtu, 30 September 2023

Rencana Penghapusan Sudah Ada Sejak 2018, Honorer Banten Heran Pemerintah Masih Buka PPPK dan CPNS Umum

- Jumat, 3 Juni 2022 | 17:46 WIB
Ilustrasi honorer. Pegawai non-ASN Pemprov Banten mempertanyakan pemerintah yang maish membuka PPPK dan CPNS formasi umum ketimbang formasi honorer. (Samosirkab.go.id)
Ilustrasi honorer. Pegawai non-ASN Pemprov Banten mempertanyakan pemerintah yang maish membuka PPPK dan CPNS formasi umum ketimbang formasi honorer. (Samosirkab.go.id)

BANTENRAYA.COM - Pegawai honorer di lingkup Pemprov Banten menilai upaya penyelesaian tenaga non-ASN yang dilakukan pemerintah tak serius.

Hal tersebut terlihat dari sikap pemerintah yang tak memprioritaskan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan CPNS khusus honorer.

Alih-alih demikian, Pemerintah masih terus membuka formasi umum sehingga penyelesaian honorer hingga kini belum juga tuntas.  

Baca Juga: Link Baca One Piece Chapter 1051, Sub Indo, Gratis dan Legal

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan Surat Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Dalam surat tersebut menyebutkan jika pemerintah akan menghapuskan pegawai di luar PNS dan PPPK dan tak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Adapun batas waktunya, tenaga honorer akan dihapuskan selambat-lambatnya dilakukan pada 28 November 2023.

Baca Juga: Sinopsis Film Lone Survivor: Tentara Amerika VS Pasukan Taliban, Bioskop Trans TV Malam Ini

Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat menegaskan, jika surat dari MenPAN-RB tersebut menjadi perhatian serius.

Pasalnya, dengan jumlah honorer yang ada saat ini amat tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun sesuai arahan pemerintah pusat.

“Sedangkan jumlah honorer yang ada di Banten sekarang ini kurang lebih 17 ribu honorer, secara logika tidak akan honorer yang ada sekarang bisa selesai dalam jangka 1 tahun,” ujarnya, Kamis 2 Juni 2022.

Baca Juga: Link Nonton Drakor Eve Episode 1 dan 2 Sub Indo di Viu, Lengkap dengan Sinopsisnya 

Taufik mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah tak serius dalam menyelesaikan persoalan honorer ini.

Bukannya memprioritaskan rekrutmen PPPK dan CPNS khusus honorer tapi malah masih membuka formasi umum

"Seharusnya pemerintah sejak diberlakukannya PP Nomor 49 tahun 2018 (yang jadi dasar surat MenPAN RB soal penghapusan honorer), selama rentang 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 menekankan kepeda pemerintah daerah," katanya.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X