• Minggu, 14 Agustus 2022

Puan Maharani Kritisi Kesenjangan Capaian Kemajuan Antarnegara di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB

- Kamis, 26 Mei 2022 | 18:58 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali.  (Dok DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali. (Dok DPR RI)

Di sisi lain, Puan menyatakan parlemen juga semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerja sama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ia menegaskan, isu ini menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Inter Parliamentary Union (IPU) yang merupakan forum parlemen negara-negara dunia.

“Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20-24 Maret 2022 lalu, saya telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkap Puan.

Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emmissions. Selain itu, jelas Puan, dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 milliar yang harus segera dipenuhi.

“Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management,” sebutnya.

Puan menyatakan, diperlukan bentuk kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata, untuk dapat menyentuh permasalahan inti. Permasalahan inti yang dimaksud yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup.

“Di mana industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Ini adalah suatu program pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengatakan parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen. Puan menyebut, melalui fungsi parlemen maka dapat dilakukan berbagai penguatan politik.

“Seperti memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak: pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” paparnya.

“Untuk memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana, dan untuk memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana,” sambung Puan.

Tak hanya itu, berbagai upaya di tingkat internasional pada pengurangan risiko bencana disebut harus dibarengi dengan penguatan fondasi internal negara. Menurut Puan, fondasi internal negara perlu diarahkan diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.

“Implementasi tiga agenda transformatif yakni Sendai Framework on Disaster Risk Reduction (SFDRR), SDGs dan Paris Agreement di tingkat nasional maupun global, membutuhkan konsistensi, sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan (at all level),” terangnya.

“Kebutuhan pelibatan multipihak menjadi semakin mengemuka: DRR is every one business,” imbuh Puan.

Puan pun menegaskan, DPR RI siap bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan resiko bencana. Apalagi tantangan ke depan juga tidak akan semakin mudah.

“Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda (without any delay),” tegas Puan.

Oleh karena itu, Puan meyakini dan percaya konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan sasaran GPDRR 2022.

“Rumusan komitmen bersama adalah penting, akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat mencapai pembangunan berkelanjutan,” kata Puan.

“Dengan kerjasama yang solid dan tindakan nyata di tataran nasional dan internasional, maka tujuan transformatif dari SFDRR, SDGs dan Paris Agreement akan dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” lanjutnya.

Hadir dalam acara ini, Presiden Sesi ke-76 UN General Assembly (Presiden Majelis Umum PBB) Abdulla Shahid dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori.

Ajang GPDRR 2022 sendiri bertujuan untuk meningkatkan upaya melalui komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, PBB organisasi dan institusi internasional, LSM, ilmuwan atau akademisi, dan pelaku sektor swasta di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada pertemuan ke-7 ini.

Lewat GPDRR, para pemangku kepentingan diharapkan dapat berbagi pengalaman dalam merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global PRB (pengurangan risiko bencana) atau Sendai Framework for DRR (disaster risk reduction) 2015-2030. ***

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sejarah dan Biografi Baden Powell, Bapak Pramuka Dunia

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:42 WIB

14 Agustus 2022 Diperingati Hari Apa? Simak di sini!

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:24 WIB
X