• Jumat, 19 Agustus 2022

Usai Larangan Ekspor CPO Dicabut, Puan Maharani Minta Pemerintah Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran

- Senin, 23 Mei 2022 | 19:27 WIB
Ketua DPR Puan Maharani saat meninjau harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional beberapa waktu lalu.  (Biro Pemberitaan DPR RI)
Ketua DPR Puan Maharani saat meninjau harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional beberapa waktu lalu. (Biro Pemberitaan DPR RI)

BANTENRAYA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memantau Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng secara optimal di pasaran.

Hal ini menyusul dicabutnya larangan ekspor minyak goreng dan turunannya.

“Kami meminta Pemerintah mengawasi ketat harga minyak goreng di pasaran setelah ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya resmi dibuka kembali hari ini,” kata Puan, Senin 23 Mei 2022.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, pengawasan ketat dibutuhkan mengingat harga minyak goreng sejauh ini belum mengalami perubahan signifikan. Puan masih menemukan harga minyak goreng curah dan kemasan yang harganya jauh di atas HET.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan untuk mengecek harga komoditas pangan di pasar. Dan sampai sekarang, baik pedagang maupun pembeli masih mengeluhkan harga minyak goreng yang masih mahal,” ucapnya.

Per 23 Mei 2022, larangan ekspor sawit dan minyak goreng resmi dicabut dengan pertimbangan pasokan minyak goreng di pasaran sudah terus bertambah. Namun hingga hari ini, harga minyak goreng curah masih dijual antara Rp Rp 18.000-Rp 19.000/kg dan minyak goreng kemasan 2 liter masih dijual seperti hari-hari sebelumnya di kisaran Rp 45.000-Rp 52.000.

Penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab tidak sesuainya harga minyak goreng dengan ketentuan HET.

“Langkah strategis harus dilakukan Pemerintah pusat dengan menggandeng seluruh Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan di seluruh wilayah, termasuk mengenai pemerataan subsidi minyak goreng,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK itu menyebut, kesejahteraan para petani sawit serta tenaga kerja di industri sawit memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun demikian, kata Puan, stabilitas harga pangan juga penting untuk terus dijaga.

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kerangka Tim Serang Jaya Dalam Genggaman Manajemen

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:20 WIB

Persita Tak Mau Jumawa, Pilih Disiplin

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:16 WIB
X