• Selasa, 16 Agustus 2022

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Harus Terbebas dari Intervensi Partai Politik atau Kelompok Tertentu

- Kamis, 12 Mei 2022 | 15:15 WIB
KMSB meminta Pj Gubernur Banten Al Muktabar  terbebas dari intervensi partai politik atau kelompok tertentu agar bekerja lebih baik. (Dokumentasi Biro Adpim Setda Provinsi Banten)
KMSB meminta Pj Gubernur Banten Al Muktabar terbebas dari intervensi partai politik atau kelompok tertentu agar bekerja lebih baik. (Dokumentasi Biro Adpim Setda Provinsi Banten)

BANTENRAYA.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) meminta Penjabat atau Pj Gubernur Banten Al Muktabar membebaskan diri dari kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu.

Al Muktabar juga harus menjalankan tugasnya dengan baik setelah jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten habis.

Koordinator Presidium KMSB Uday Suhada mengatakan, meski harus terbebas dari kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu, namun Al Muktabar juga hendaknya tidak mengesampingkan masukan dari berbagai komponen yang ada.

Baca Juga: Jadwal Pelaksanaan Trial Test, Lengkap dengan Link Download Materi TKD dan Core Values Rekrutmen Bersama BUMN

"Pak Al (Al Muktabar-red) harus terbebas dari intervensi partai atau kelompok tertentu, tanpa mengkebiri masukan dari berbagai komponen yang ada," kata Uday, Kamis, 12 Mei 2022.

Uday yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini mengatakan, ketika akan memilih seseorang menempati posisi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Banten, maka harus memilih orang yang benar-benar bisa menerjemahkan buah pikirannya.

"Mengingat Pak Al yang menjadi Penjabat Gubernur, maka ada kekosongan di posisi Sekda. Karenanya dibutuhkan Pelaksana Harian (Plh)," tuturnya.

Baca Juga: Tayang Hari Ini! Link Nonton Drakor Love All Play Episode 8 Sub Indo Bukan LK21 dan Telegram

"Nah soal Plh Sekda ini, Pak Al harus mencari orang yang tepat sebagai eksekutor dari konsep yang dibuatnya," ujar Uday.

Lebih lanjut, Uday memberikan kisi-kisi seorang Plh Sekda Banten yaitu harus merupakan seorang organisatoris yang mampu menjaga stabilisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X