KMSB Minta Kejati Banten Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Hibah Pondok Pesantren 

BANTENRAYA.COM --- Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) meminta Kejati Banten menuntaskan dugaan kasus korupsi Dana Hibah Pondok Pesantren tahun anggaran 2018 dan 2020.

Hal itu disampaikan Koordinator Presidium KMSB Uday Suhada saat KMSB berkunjung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa, 22 Maret 2022.

Hadir pula dalam kunjungan komponen KMSB lainnya, yaitu Desti Eka Putri Sari dari 'Aisyiyah Banten yang juga CEO Bank Sampah Digital,  Muslih Amin dari Masyarakat Madani Banten, Angga Andrias dari Pattiro Banten, dan A. Basori dari Guludug Tipi.

Baca Juga: 6 Hal Penting yang Harus Dipersiapkan untuk Menyambut Ramadhan

Rombongan KMSB diterima langsung oleh Kajati Banten Leonard Eben Simanjuntak yang menggantikan Reda Mantovani didampingi Asintel Kejati Banten Muttaqin Harahap dan Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan.

Dalam diskusi itu, Uday mengatakan, dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tahun 2018 dan 2020 jelas terungkap dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor.

Ada beberapa pihak yang harus turut bertanggung jawab dan itu terungkap dalam persidangan, baik pejabat di Pemprov Banten maupun Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) sebagai penerima sekaligus penyalur dana hibah tersebut.

Baca Juga: Rara Pawang Hujan Dibuat Versi Manga, Tuai Pujian Hingga Diduga Tembus Jepang

"Apalagi hasil audit independen disebutkan bahwa pada Hibah Ponpes 2018, kategorinya total lost," kata Uday.

Selain kasus korupsi hibah pondok pesantren, Uday juga mendorong kasus korupsi lain seperti pengadaan lahan Samsat Malingping oleh Bapenda Banten, dan Pengadaan Masker oleh Dinas Kesehatan Banten.

Selain itu juga kasus Pengadaan Komputer UNBK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk dana publikasi Setwan Banten 2015.

Baca Juga: Bacaan Niat Puasa dan Sahur Ramadhan Lengkap dengan Terjemahannya

Terkait kasus yang terakhir,  Kejati Banten diketahui menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut.

"Semua orang bisa membaca Pasal 4 Undnag-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," cetus Uday.

Uday yang juga Direktur Eksekutif ALIPP mendorong Kajati Banten dan jajaran untuk menuntaskan beberapa kasus yang ditangani Kejati Banten agar memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Baca Juga: Lirik Lagu Puasa, Karya dari Bimbo Cocok untuk Sambut Bulan Ramadhan

"Maklumat Pak Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Pak Kajati Banten harus kita support bersama. Bahwa mereka menegaskan agar jajarannya tidak bermain proyek APBN, APBD maupun BUMN dan BUMD serta tidak main-main dalam menangani perkara," ujar Uday.

Sementara itu Asintel Kejati, Muttaqien Harahap menyampaikan terima kasih atas kunjungan KMSB untuk mensupport Kejati Banten dalam menegakkan hukum.

"Saya baru dua hari bekerja full di sini. Sambil beradaptasi, tapi ritme kerja harus tetap stabil. Apa yang disampaikan teman-teman KMSB akan disampaikan ke Pak Kajati. Dalam penegakan hukum, prinsip dasarnya kita tidak boleh mendzolimi orang yang tidak bersalah," kata Muttaqien.

Baca Juga: Lirik Lagu 'Ramadhan Ku Rindu' dari DNA Adhitya, Cocok untuk Menemani Puasa di Bulan Suci

Sedangkan Kasipenkum Ivan Siahaan menambahkan bahwa peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum.

"Karena itu kami juga meminta kepada KMSB untuk secara aktif turut memberikan informasi jika ada data atau informasi terkait adanya oknum atau pihak yang mengatasnamakan Kejati Banten bermain proyek di lingkungan Pemda," pinta Ivan.  ***