• Rabu, 29 Juni 2022

Jaksa Agung Layangkan Surat ke Walikota Cilegon, Jangan Berikan Proyek atau Fasilitas ke Jaksa

- Rabu, 16 Maret 2022 | 09:22 WIB
Kasi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa didampingi Kadi Pidum Muhammad Iqbal saat menyerahkan Surat Jaksa Agung kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian (kiri), Senin 14 Maret 2022 malam. (Dokumentasi Kejari Cilegon)
Kasi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa didampingi Kadi Pidum Muhammad Iqbal saat menyerahkan Surat Jaksa Agung kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian (kiri), Senin 14 Maret 2022 malam. (Dokumentasi Kejari Cilegon)

BANTENRAYA.COM- Kejaksaan Negeri atau Kejari Cilegon menyerahkan surat dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian. 

Di mana, dalam surat tersebut berisikan agar kepala daerah tidak melayani oknum yang mengatasnamakan Jaksa Agung RI untuk meminta proyek ataupun fasilitas tertentu. 

Surat Instruksi dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin diserahkan ke Walikota Cilegon Helldy Agustian oleh Kasi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa dan Kasi Pidana Umum Kejari Cilegon Muhammad Iqbal Hadjarati di Ruang Kerja Walikota Cilegon, Senin 14 Maret 2022 malam. 

Baca Juga: 20 Link Twibbon Menyambut Ramadhan 2022 atau 1443 Hijriah, Desain Simpel dan Modern 

Kasi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa mengatakan, pihaknya menyerahkan Surat Instruksi Jaksa Agung RI perihal pemberitahuan agar tidak melayani dan menerima oknum yang mengatasnamakan Jaksa Agung RI dan Pejabat Kejaksaan Agung yang meminta proyek ataupun fasilitas tertentu kepada kepala daerah.

"Ini se-Indonesia, surat Jaksa Agung langsung. Kami hanya mewakili Bu Kajari (Kejari Cilegon Ineke Indraswati) yang masih di KJRI Hongkong," kata Ariyosa kepada Bantenraya.com.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjaga marwah institusi Korps Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

Baca Juga: Rusia Jatuhkan Sanksi ke Amerika Serikat, 13 Nama Masuk Daftar Hitam, Presiden Joe Biden di Urutan Pertama 

Selain itu, kata Ariyosa, dimaksudkan juga guna meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi role model institusi penegakan hukum di Indonesia.

Caranya, dengan tidak merespons, menerima dan melayani pihak-pihak yang mengatasnamakan Jaksa Agung RI atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memeroleh keuntungan pribadi.

Halaman:

Editor: Jermainne Tirta Dewa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X