• Senin, 28 November 2022

Menko Airlangga Meminta Pelaku Usaha Untuk Tidak khawatir, Indonesia Memiliki Peraturan Berlapis yang Menjamin

- Rabu, 9 Februari 2022 | 11:00 WIB
Airlangga Hartarto (Istimewa)
Airlangga Hartarto (Istimewa)

 

BANTENRAYA.COM-Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan untuk menjaga kepastian iklim berusaha dan memastikan tetap berjalannya reformasi struktural.

Dipengaruhi oleh kondisi berusaha yang saat ini sudah relatif membaik dan pandemi Covid-19 yang terkendali, optimisme dunia usaha terlihat masih tetap terjaga. Optimisme tersebut terungkap dari hasil Survei Litbang Kompas yang diadakan pada 27 Desember 2021 hingga 25 Januari 2022 bahwa mayoritas pelaku usaha atau sebanyak 84,7% responden yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tetap optimistis menyikapi kondisi berusaha di tahun 2022.

Persepsi pengusaha terhadap kemudahan berusaha di Indonesia pada Desember 2021 pasca putusan MK terkait UU Cipta Kerja juga masih positif, bahkan lebih optimistis dibandingkan kondisi pada April 2021. Sebanyak 76,5% pelaku usaha tercatat optimistis memulai usaha baru pada bulan Desember 2021 dan kondisi ini meningkat dari April 2021 yang mencatat optimisme pelaku usaha sebesar 71,2%.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah

Dalam acara After Noon Tea ke-8 Kompas Collaboration Forum, Jumat (4/02), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai pembicara utama, mengungkapkan bahwa kalangan investor dan berbagai negara sangat menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia.

“Dengan proses perbaikan yang ada, kami percaya bahwa revisi UU Cipta Kerja ini dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan oleh MK,” ujar Menko Airlangga.

Salah satu langkah penyempurnaan yang dilakukan oleh Pemeritah yakni dengan melakukan revisi atas UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum yang baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk memasukkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus.

Baca Juga: Menko Airlangga Harapkan Manfaat dari Sinergi Seluruh Pihak dalam Upaya Pemulihan Ekonomi

Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik (meaningful participation) untuk memenuhi hak masyarakat yang berupa hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Halaman:

Editor: M Hilman Fikri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Anak Perempuan SD di Banten akan Diberi Vaksin Kanker

Minggu, 27 November 2022 | 22:37 WIB

Spy x Family Episode 22, Kecemburuan Memuncak Yor

Minggu, 27 November 2022 | 22:18 WIB

Ubi Madu Cilembu S3, Cocok Sebagai Teman Ngopi di Rumah

Minggu, 27 November 2022 | 20:30 WIB

Rhamala, Pelopor Hijab Etnik Banten

Minggu, 27 November 2022 | 18:27 WIB
X