• Sabtu, 21 Mei 2022

MUI Apresiasi Presiden Terkait Reformasi Kepemilikan Tanah

- Jumat, 7 Januari 2022 | 20:42 WIB
Wakil Sekjen MUI Azrul Tanjung ( Foto istimewa)
Wakil Sekjen MUI Azrul Tanjung ( Foto istimewa)

BANTENRAYA.COM - Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi dalam mewujudkan janji terkait hak kepemilikan tanah sebagaimana dikemukakannya pada pembukaan Kongres Ekonomi Ummat yang dilaksanakan MUI pada 10 Desember 2021 di Jakarta.

Dalam waktu singkat Presiden menunaikan janjinya dengan membentuk Bank Tanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021, dan mencabut 34.448 HGU dengan luas lahan mencapai 3.126.439 hektar yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang HGU,” katanya Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia ketika diwawancara per telpon dari Serang Banten, Jumat 7 Januari 2022.

Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Naufal Samudra Artis yang Kembali Tertangkap Polisi Diduga Kasus Narkoba

Sebelumnya, pada  pembukaan Kongres Ekonomi Ummat yang dilaksanakan MUI pada 10 Desember 2021, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengritik Pemerintah atas hak kepemilikan tanah yang dikuasai kalangan tertentu, sehingga gini rasio penguasaan tanah mencapai angka 0,58.

Dalam sambutannya, Jokowi merespons langsung kritikan tersebut dengan mengatakan siap mengakomodir kepentingan ekonomi ummat yang membutuhkan tanah yang peruntukkannya harus dengan pertimbangan kelayakan yang jelas.

Wasekjen MUI lebih lanjut mengemukakan, keputusan Presiden terkait hak kepemilikan tanah yang berkeadilan itu merupakan tindakan dengan keberanian yang luar biasa dan berjangkauan jauh ke depan.

Baca Juga: Investor Pasar Modal Indonesia di 2021 Didominasi Kaum Milenial

MUI siap mengawal keputusan Presiden dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, dan siap memfasilitasi bagi kelompok usaha yang selama ini kesulitan dalam memperoleh tanah, khususnya kelompok pribumi dan Muslim,” katanya.

Azrul juga mengemukakan, pembenahan dan penertiban izin pemanfaatan tanah adalah syarat mutlak untuk tidak terjadinya monopoli atas tanah oleh korporat besar, baik untuk kepentingan pertambangan maupun perkebunan.

Dikatakannya, hak atas tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat, dan bukan untuk sebagian kecil rakyat Indonesia.

Halaman:

Editor: Muhaemin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sprint dan Primaverra Jadi Primadona di Cilegon

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:20 WIB

Penjualan Gibuku Meningkat Tajam

Selasa, 17 Mei 2022 | 10:45 WIB

Samsung Cilegon Seluler Promo Love Campaign

Selasa, 17 Mei 2022 | 10:39 WIB

Pasca Lebaran Usaha Gypsum Sepi Konsumen

Jumat, 13 Mei 2022 | 16:35 WIB

The Surosowan Gelar Lomba ‘Latte Art’

Rabu, 11 Mei 2022 | 18:30 WIB
X