• Kamis, 2 Desember 2021

Pemerintah Siap Melaksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja

- Jumat, 26 November 2021 | 11:17 WIB

BANTENRAYA.COM-Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa sidang, pada hari ini Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK dimaksud, Kamis (25/11).

Baca Juga: Perbaiki UU Cipta Kerja! MK Perintahkan Pemerintah dan DPR, Kalau Tidak Akibatnya Bisa Begini

“Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Baca Juga: Pulang Kerja, Tenaga Kesehatan di Pandeglang Dibegal dan Ditodong Golok

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

Halaman:

Editor: Rahmat Kurniawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Alasan Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim  

Kamis, 2 Desember 2021 | 12:20 WIB

Gibuku Cilegon Lampaui Target Penjualan

Kamis, 2 Desember 2021 | 08:00 WIB

PT IRT Sumbang PAUD Al Amin Cilegon

Kamis, 2 Desember 2021 | 07:30 WIB

Original Levi's Store Cilegon Buka Lowongan Kerja

Rabu, 1 Desember 2021 | 14:00 WIB
X